Gubernur ASR : Perencanaan Pembangunan tidak Boleh Lagi Dilakukan Secara Parsial dan Sektoral, tetapi Harus Terintegrasi Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Hingga Pemerintah Pusat

  • Bagikan
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), foto bersama dengan sejumlah Bupati dan Wali Kota, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra di Kabupaten Kolaka, Selasa (5/5/2026).

KOLAKA, SULTRA POS, COM.  Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), mengumpulkan wali kota dan bupati atau wakilnya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, mulai Selasa (5/5/2026).

Musrenbang RKPD adalah forum partisipatif tahunan untuk menyusun prioritas pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan, dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten, hingga provinsi.

Para Kepala Daerah yang hadir bersama Gubernur ASR dan Wakil Gubernur Sultra Hugua di antaranya Bupati Kolaka Amri Djamaluddin.

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Konawe Yusran Akbar, Bupati Konawe Utara Ikbar, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo.

Bupati Wakatobi Haliana, Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Bupati Bombana Burhanuddin, Bupati Muna Bachrun, dan lainnya.

Gubernur ASR dalam sambutannya mengatakan arah pembangunan daerah tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi antarlevel kebijakan.

‘Jangan Nunggu Viral Baru Dikerjakan’ Gubernur Sultra ASR Wanti-wanti Kadis Tidak Tunda Pekerjaan.

Perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintah pusat.

Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama agar program pembangunan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, saat ini masih ada ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sulawesi Tenggara.

Karena itu, wilayah kepulauan diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

“Kalau wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM,” kata purnawirawan TNI AD ini.

Mantan Komandan Korem 143 Halu Oleo ini menyebut penguatan Koperasi Merah Putih akan didorong sebagai penggerak ekonomi lokal yang menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri. (***)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *