KALTIM,WAJAHSULTRA.COM–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengungkapkan bahwa Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 24 Februari 2023, banyak membahas kerja sama dan tugas pembangunan seluruh provinsi di Indonesia.
“Termasuk soal tanggung jawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala daerah” kata Gubernur Ali Mazi dalam Rakernas APPSI di Balikpapan hari kedua.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, yang juga Ketua Umum APPSI mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkenan hadir membuka Rakernas APPSI tahun 2023. “Selamat datang Pak Presiden dari daerah Jakarta. Kami bangga, kami bahagia atas kehadiran Bapak Presiden.”
Gubernur Isran Noor itu juga berharap agar Rakernas APPSI bisa menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara pada hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur ini diisi dengan pembahasan program kerja dan beberapa penyampaian materi. Pembahasan program kerja APPSI 2023 berisi agenda kegiatan yang akan dilakukan selama setahun ke depan. Dalam pembahasan program kerja ini, juga merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pembahasan program kerja dibahas dalam sesi forum Persidangan II yang dipimpin oleh Isran Noor dan Dewan Pakar APSSI, Prof. Ryaas Rasyid. Namun di tengah acara, Isran pergi meninggalkan siding
karena harus mengantar kepulangan Presiden Joko Widodo ke Jakarta melalui Bandara SAMS Sepinggan. Pimpinan sidang kemudian dialihkan pada Gubernur Jambi, Al Haris, selaku Wakil Ketua Umum APPSI.
Sesi selanjutnya diisi dengan penyampaian materi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Agus Pramusinto.
Dalam penyampaiannya, Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Birokrasi, kata Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, tidak boleh hanya diibaratkan
seperti tumpukan kertas. Yang hanya mengerjakan draft perencanaan dan laporan pertanggungjawaban. Tetapi, harus memberikan dampak besar pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja birokrasi itu harus lincah, cepat, dan berdampak. Jangan sampai kita kerja siang-malam, tapi impact kecil,” kata Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, saat mengisi sesi materi dalam Rakernas APSSI.
Pihaknya juga berkomitmen pada parampingan birokrasi dengan memangkas postur jabatan. Dengan transformasi ini diharapkan dapat mempercepat kerja birokrasi sebagai motor penggerak penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. “Watak lama bahwa birokrat harus punya jabatan, punya inventaris kendaraan, punya ruangan, harus di hapus. Ke depan, birokrasi diisi oleh milenial yang butuh kerja cepat. Tidak dikotak-kotakkan dengan ruang dan jabatan,” ujar Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Sesi Persidangan II Rakernas APPSI diakhiri dengan sambutan penutup dari Menpan Reformasi Birokrasi. Hari kedua sekaligus hari terakhir dari pelaksanaan Rakernas APPSI di Balikpapan dihadiri oleh para gubernur seluruh Indonesia.
Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas hadir pada acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023. Acara ini mengusung tema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres 2024” dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan terkait penyelesaian tenaga non
Aparatur Sipil Negara melalui beberapa skenario. Menpan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyatakan akan terus mencari alternatif solusi terbaik bersama para stakeholder terkait. Menteri Anas juga memaparkan mengenai skema pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Negara yang akan dilakukan bertahap mulai 2024.
Hadir mendampingi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jufri Rahman; Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Abdul Hakim; Analis Kebijakan Madya pada Unit Kerja Deputi Bidang SDM Aparatur, Syamsul Rizal; dan Analis Kebijakan Madya pada Unit Kerja Deputi Bidang SDM Aparatur, Widaryati Hestiarsih.
Mewujudkan Ibu Kota Nusantara
Gubernur Isran Noor menjelaskan Rakernas APPSI 2023 merupakan momentum penting untuk lebih mempererat jalinan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dari pemerintah provinsi se-Indonesia.
Rakernas APPSI juga akan menjadi media untuk dapat terus membangun hubungan harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat demi mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. “Terpenting bagaimana secara bersama merumuskan langkah-langkah menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Termasuk menyokong kerja besar pemerintah mewujudkan Ibu Kota Nusantara,” kata Gubernur Isran Noor.
Rakernas APPSI akan membahas sejumlah isu penting, antara lain terkait Rancangan UU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta polemik Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Perkebunan.
Selanjutnya pada persidangan lainnya juga akan dibahas topik tentang pendayagunaan tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rakernas APPSI juga akan mengesahkan program kerja APPSI 2023. Rakernas APPSI kali ini dihadiri 235 undangan. Gubernur Isran Noor selaku Ketua Umum APPSI akan memimpin langsung semua persidangan dalam rakernas tersebut . (Ilham/hen)
