KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan dari data yang ada, tampak bahwa perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi yang terkendali. “Semoga terus membaik, agar kesulitan ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia akibat pandemi dapat teratasi,” harap tulus Gubernur Ali Mazi.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini, perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi yang terkendali.
SEJALAN dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran tiga (3) persen, plus minus 1 (satu) persen. Demikian penjelasan Gubernur Bank Indonesia (BI) Gubernur BI Perry Warjiyo, SE., M.Sc., Ph.D., dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021, Rabu 25 Agustus 2021, pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Pernyatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ini disimak oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., dan sejumlah perangkat pemerintah Prov. Sultra yang hadir.
Hadir pada rakornas ini, antara lain Sekrertaris Daerah Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si., Asisten II Setda Prov. Sulawesi Tenggara Drs. Suharno, M.TP., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sultra Bimo Epyanto, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra Drs. Muhamad Djudul, M.Si., Karo Ekonomi Setda Prov. Sultra Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si., Kadis Perindag Prov. Sultra Hj. Sitti Saleha, SE., M.Si., dam Kadis Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., serta sejumlah staf.
Inflasi Terjaga 3 Persen
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini, perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi yang terkendali. “Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” ujar Presiden Joko Widodo.
Pada Kuartal Kedua 2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi Nasional yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY). Presiden Joko Widodo menyampaikan angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar tiga persen.
“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujar Presiden Joko Widodo mengingatkan.
“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi.”
Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kuartal Ketiga 2021 ini.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah di Tanah Air. Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, BI memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan, risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia.
Dalam kesempatan itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan apresiasi kepada semua pihak baik di pusat maupun daerah yang telah bersinergi erat dalam mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat. “Terjaganya stabilitas harga ini, khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.”
Gubernur BI Perry Warjiyo, memprediksi inflasi tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam angka tiga (3) persen plus minus satu (1) persen. Hal itu sejalan dengan inflasi bulan Juli 2021 terjaga rendah diangka 1,52 persen (YoY).
Kendati begitu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan risiko kenaikan inflasi tahun 2022 tetap harus diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. “Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.
Gubernur BI Perry Warjiyo juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, para Menteri, Gubernur Provinsi dan Bupati atau Walikota atas sinergi yang terang dalam mewujudkan stabilitas harga. “Sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi dan menjaga Kesejahteraan Rakyat,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.
Lima Langkah Strategis Jaga Inflasi 2021
Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. “Dalam rapat koordinasi ini, kita akan membahas evaluasi dan capaian pengendalian inflasi serta strategi kebijakan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU., saat mengikuti rapat tersebut Bersama presiden.
Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0 ± 1% (satu persen) pada tahun 2021 yang mencakup:
- Menjaga inflasi kelompok Bahan Pangan Bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0 persen – 5,0 persen. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat Empat Pilar Strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antardaerah;
- Memperkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”;
- Memperkuat sinergi antar K/L dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021;
- Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan
- Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menko Airlangga Hartarto menjelaskan, sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).
Pada 2020, inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68 persen (YoY) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0 ± 1 persen. “Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai,” imbuh Menko Airlangga Hartarto.
Rapat ini juga menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.
Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar 3 persen ± 1 persen, 3 persen ± 1 persen, dan 2,5 persen ± 1 persen yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK. “Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” tutur Menko Airlangga Hartarto.
Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju,” tegas Menko Airlangga Hartarto.
Peraih TPID Award 2020
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang mengusung tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan” juga diumumkan daftar peraih TPID Award 2020. Berikut daftar peraih TPID Award tersebut;
Peraih TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020, antara lain Kabupaten Tanah Datar (Sumatra); Kabupaten Blitar (Jawa-Bali); Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan); Kabupaten Bone Bolango (Sulawesi); dan Kabupaten Maluku Tenggara (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
Peraih TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2020, antara lain Kota Pekanbaru (Sumatra); Kabupaten Banyuwangi (Jawa-Bali); Kota Samarinda (Kalimantan); Kota Gorontalo (Sulawesi); dan Kota Jayapura (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
Sedangkan peraih TPID Provinsi Terbaik 2020, antara lain Provinsi Sumatra Utara (Sumatra); Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Jawa-Bali); Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan); Provinsi Gorontalo (Sulawesi); dan Provinsi Papua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Negara yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc., Gubernur BI Perry Warjiyo, SE., M.Sc., Ph.D., dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Dr. Wimboh Santoso, SE., M.Sc., Ph.D.
Acara ini juga diikuti secara virtual antara lain oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.A.P., CSFA, serta para kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia.
Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc., Ph.D., Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ir. Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, B.A., M.B.A., Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Margo Yuwono S.Si., M.Si., Direktur Utama BULOG Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, dan perwakilan K/L terkait. (hen)
