KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., berbicara pada acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Tenggara, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari 25 April 2022.
Hadir Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku Ketua Harian TPID Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku Wakil Ketua TPID Sulawesi Tenggara; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan pimpinan instansi vertikal yang tergabung dalam TPID Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Tenggara bertujuan agar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dapat dihasilkan melalui pelibatan segenap stakeholder kunci di daerah.
TPID harus mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas, menyusun kebijakan pengendalian inflasi, melakukan upaya memperkuat sistem logistik, melakukan koordinasi dengan provinsi dan melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di level daerah.
Gubernur Ali Mazi memberi apresiasi kepada semua jajaran TPID Provinsi atas kerja sama yang baik dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Tenggara, sehingga inflasi Sulawesi Tenggara hingga bulan Maret 2022 masih relatif terkendali, tercatat sebesar 0,17 %.
“Meskipun masih relatif rendah dan terkendali, tetapi tantangan inflasi ke depan tidaklah mudah, dimana terlihat dari Proyeksi Inflasi Keseluruhan tahun 2022 yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 3,67 persen, walaupun masih berada pada range sasaran inflasi nasional sebesar 3,01 persen,” kata Gubernur Ali Mazi.
Sinergi itu terlihat dari semua pihak baik antara pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maupun antar sesama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam keanggotaan TPID Sulawesi Tenggara harus terus diperkuat dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
Pengendalian Inflasi Daerah merupakan faktor penting bagi perekonomian daerah. Inflasi yang rendah dan stabil dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itulah, High Level Meeting TPID Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis dalam tataran kebijakan pengendalian inflasi dan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas Pengendalian Inflasi Daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, khususnya di Sulawesi Tenggara.
Berkenaan dengan isu strategis inflasi daerah di Sulawesi Tenggara, terdapat hal-hal yang memiliki potensi permasalahan yang akan kita hadapi kedepan, antara lain:
Perkembangan subtitusi Minyak Goreng Sawit dengan Minyak Goreng Kelapa, terkait kebijakan pengendalian harga;
Kelangkaan pasokan dan tingginya harga barang kebutuhan, yang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan (Idul Fitri);
Kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi jumlah produksi beberapa komoditas, dan
Panjangnya rantai pasok distribusi komoditas.
Mengenai hal-hal yang telah disampaikan Gubernur Ali Mazi, akan didiskusikan pada pertemuan kali ini.
Inflasi yang terjadi di Sulawesi Tenggara cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) yang berkenaan dengan gangguan produksi dan kelancaran distribusi. Adapun komoditas yang sampai dengan saat ini masih memberikan kontribusi besar untuk peningkatan inflasi di Sulawesi Tenggara adalah Komoditas Ikan Segar, Koditas Sayuran, Komoditas Daging Sapi, Komoditas Bawang, dan Komoditas Minyak Goreng.
Tekanan inflasi komoditas tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca, pola produksi tahunan, terhambatnya distribusi dari daerah pemasok, baik antara kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara ataupun dari luar Sulawesi Tenggara akibat kondisi surplus/defisit yang tidak merata.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menginisiasi penandatangan kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, yang telah diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar daerah pada tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022, yakni:
Antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Muna, pada komoditas Sapi Potong;
Antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kota Baubau, pada komoditas Ikan;
Serta antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, pada komoditas Sayuran.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor: 511.1/1237 tanggal 9 Maret 2022 kepada Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara untuk menggerakkan kelompok/komunitas di Sulawesi Tenggara, seperti Tim Penggerak PKK, KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya, KADIN, HIPMI, sekolah-sekolah, dan UMKM untuk memanfaatkan potensi komoditas kelapa sebagai bahan subtitusi Minyak Goreng Sawit.
Dengan melihat perkembangan inflasi terkini dan tantangan ke depan, serta berdasarkan hasil rekomendasi pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Rakorwil TPID Sulampua 2022) pada tanggal 25 Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas langkah pengendalian inflasi yang perlu segera kita laksanakan bersama, yaitu:
Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD), terutama untuk komoditas potensial yang memberikan andil pemicu inflasi;
Menyiapkan data pendukung/Neraca Pangan Bulanan Daerah (NPBD);
Mendorong peran keterlibatan BUMD selaku Agregrator Kerjasama Antar Daerah; dan
Penguatan sinergitas berpola koordinasi dan kolaborasi kebijakan dalam upaya mengendalikan inflasi, berdasarkan Startegi 4K (Memastikan Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Yang Efektif) tetap terjaga pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Gubernur Ali Mazi mengucapkan terima kasih dalam kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Sulawesi Tenggara kali ini. “Semoga setelah kegiatan ini kita dapat menghasilkan kebijakan inflasi yang implementatif, khususnya dalam rangka penguatan kerja sama antar kabupaten/kota dan daerah luar Sultra, guna mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkesinambungan.”
Khuses kepada TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, serta stakeholder terkait, yang telah berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazi tidak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, sembari berharap semoga kita semua dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat. (adv)
