Gelar Forum Konsultasi Publik, Pemkab Konawe Ingin Tingkatkan Capaian Pelaksanaan Pemerintahan

KONAWE,WAJAHSULTRA.COM–Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) pada tahun 2023 di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konawe, Kamis (20/01/2022).

Acara ini turut dihadiri perangkat pemerintah terkait, organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Non Givernmental Organazation (NGO) serta tokoh tokoh masyarakat.

Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan, mengatakan bahwa acara ini, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah, oleh karena itu ia sangat mengharap masukan dalam rangka membangun Konawe.

“Periode RPRPJMD Bupati Konawe berakhir di tahun 2023 dan hari ini merupakan bagian dari perencanaan yang harus di tuntaskan,”Katanya.

Lanjut, Banyak hal poin poin makro mapun mikro sektoral yang harus di kejar pencapaiannya. Ia mengatakan apakah saat ini seluruh masyarakat Konawe sudah menikmati, atau masih ada yang kurang yang belum terpenuhi oleh karena itu pihaknya meminta melalui ini bersama-sama berikan masukan mengenai pembagunan daerah.

Dikatakan,selain itu, pihaknya juga akan mendorong Bappeda Konawe Untuk melakukan perubahan pendekatan dari konsep awal yang disebut gafermen jadi gafermens walaupun prinsip dasarnya sama adalah pemerintah dan pemerintahan hanya saja pendekatan gafermens itu apa saja yang di inginkan pemerintahan maka itu yang harus dilaksanakan. Hari ini dan kedepan kita ingin mencoba pendekatan partisipasi terinpilmentasi.

Ferdinand juag mengutarakan bahwa berdasarkan perpres no 94 tentang pemerintahan berbasiskan elektronik, kita dorong inovasi baik segi teknis maupun penyelenggaraan supaya sistem pemerintahan berbasi elektronik bisa efektif karena kedepan kita tidak perlu berhadapan secara langsung.

“Tadi saya terlambat karena baru selesai rapat dengan Forkomda dan teman2 BPN terkait kasus tanah yang ada di Dawi- dawi permasalahan yang muncul adalah sertifikasi lama IP nya tidak bisa di posisikan peta sehingga permasalahannya makin besar terhadap sertifikat baru akhirnya mudah mengidentifikasinya karena kita mengunakan pendekatan titik koordinasi. Arah seperti inilah yang harus diselenggarakan pemerintahan agar lebih efektif lagi,” Harapnya.

Serta ia juga mengajak semua perangkat daerah yang terkait agar secara bersama – sama mengejar capaian yang tertinggal seperti seperi tingkat pelayanan publik yang tahun 2020 turun karena konstrasi ada pada pandemi namun saat ini pemerintahan telah melakukan pembangunan mol pelayanan publik, serta meningkatnya angka pengangguran di kabupaten Konawe.

“Tahun 2019 angka pengangguran di Konawe ada di angka 2% sementara tahun 2020 ada diangkah 5% ini di karenakan pandemi serta kurangnya keahlian masyarakat kita,” Ungkapnya.

Selain itu meningkatkan pengangguran di karena tingkat kelulusan siswa SMA hampir 100% menurutnya hal ini pula yang meningkatkan angka pengangguran di Konawe, oleh karena itu pihaknya meminta kepada seluruh peserta kegiatan ini agar bersama melahirkan solusi.

“Mari kita lahirkan solusi solusi cerdas dalam mencapai tujuan pemerintahan kita,” Tutupnya. (HP/c/hen)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKINI