KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Puluhan massa aksi yang tergabung dari Pusat Kajian Kebijakan Kampus (PK3) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) guna meminta dewan meneruskan tuntutan pencabutan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0137/E/KP/2021 terkait Penjelasan Syarat Bakal Calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Pasalnya pada surat tersebut tertuang jika Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Rektor PTN termasuk di Universitas Halu Oleo (UHO) karena tidak diakui sebagai pengalaman managerial yang setara dengan ketua jurusan atau ketua lembaga.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Permendikbud Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta UHO dan ketentuan Pasal 6 Permendikbud Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UHO, dimana salah satu unit organisasi pada organ rektor sebagai pengelola Universitas Halu Oleo adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Jadi berdasarkan Statuta UHO, UPT itu masuk sebagai salah satu unit organisasi rektor sebagai pengelola kampus,” jelas Korlap Aksi dari PK3 Sultra, Rusdianto Sarif. Senin, (22/01).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi massa aksi terkait salah satu persyaratan Pemilihan Rektor (Pilrek) UHO. Hal itu bakal ditindak lanjut di kementerian tekait.
“Yang pasti atas nama pimpinan DPRD sudah menerima aspirasi ini dan bakal di serahan ke Komisi IV. Mekanismenya nanti kita selesaikan,” bebernya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai menerangkan, terkait salah satu persyaratan bakal calon Rektor UHO yang disoal, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Dirjen Dikti. “Jadi kita akan lihat hasil koordinasi itu nantinya. Yang pasti akan kita tindak lanjuti,” bebernya.
Bahkan kata dia, pihaknya juga bakal memanggil pihak-pihak terkait dalam hal pemilihan Rektor UHO. “Termasuk para Senat yang tergabung dalam kepanitiaan pemilihan rektor kita akan panggil bila diperlukan,” tutupnya. (P2/c/hen)
