KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Selebes Pasific Mineral (SPM) yang beroperasi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga telah berakhir tahun 2015 lalu.
Tak hanya itu, perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun perusahaan tersebut diduga menambang di kawasan hutan lindung.
Parahnya, perusahaan tersebut sejak pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi PT Selebes Pasific Mineral tak terdaftar. “Pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi tahun 2014. 2014 sampai 2016 masa transisi dan selama dua tahun itu kan penyerahan IUP dan lain sebagainya. Nah, IUP dari SPM ini tidak diserahkan sehingga tidak dicatat,” tegas Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin Dinas ESDM Sultra, Nining pada akhir pekan ini.
Ia juga mengaku bahwa keberadaan PT Selebes Pasific Mineral secara data base tidak ada sama sekali. “Bahkan waktu itu ada yang demo, dan kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui dengan aktivitas PT SPM,” paparnya.
Selain itu, wanita berhijab ini menjelaskan jika perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas itu sudah kewenangan pihak penegak hukum. “Ilegal itu dan itu ranahnya penegak hukum,” bebernya.
Sebelumnya seperti yang diterbitkan di Sultra Pos, Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Sahid membenarkan jika PT Selebes Pasific Mineral tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Terkait dugaan menambang di dalam kawasan hutan lindung tambahnya, pihaknya juga akan melakukan pengecekan lokasi dalam rangka memastikan kebenarannya. “Jika terbukti menambang di dalam kawasan bisa saja dipidanakan,” tutupnya. (P2/c/hen)
