MUNA, WAJAH SULTRA, COM—Komandan Kodim (Dandim) 1416 Muna, Letkol Inf. Salman Hasibu, mengeluhkan tingginya tarif buruh di Pelabuhan Nusantara Raha, bahkan lebih mahal dari biaya sewa mobil. “ Kondisi tersebut berpotensi menghambat minat investor untuk masuk dan menanamkan modal di wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), “ kata Dandim 1416 Muna, Senin, (6/4/2026).
Lebih jauh Dandim Muna menjelaskan, biaya operasional di pelabuhan merupakan komponen penting yang selalu diperhitungkan investor sebelum memutuskan masuk ke suatu daerah. Jika ongkos tenaga kerja bongkar muat dinilai terlalu tinggi dan tidak kompetitif dibanding daerah lain, maka hal itu akan memengaruhi perhitungan bisnis para pelaku usaha.
Salman mengatakan, harga buruh di Pelabuhan Nusantara Raha terbilang sangat tinggi dan penetapan tarifnya cenderung sesuai keinginan mereka.
“Kenapa transportasi laut itu agak susah masuk di daerah Kabupaten Muna terutama, karena kenapa, banyak keluhan-keluhan yang saya sendiri mengalami saat ini bahwa memang buruh kami itu terlalu tinggi bayarannya,” ujarnya saat ditemui di Rujab Bupati usai Musrenbang.
Saat itu ia mengaku kaget ketika mendengar tarif buruh yang hendak mengangkut material untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pasalnya, biaya buruh tersebut disebut lebih mahal dibandingkan harga sewa mobil.
“Jumlah pembayarannya itu yang bikin saya kaget dan keluhkan karena kami kan ada material yang masuk, bayangkan saja kami sewa mobil Rp700 ribu, tetapi saya harus mengeluarkan sampai Rp900 ribu hanya untuk buruhnya saja,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, biaya buruh di Pelabuhan Nusantara Raha disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, misalnya tidak adanya bantuan peralatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Kemudian yang kedua karena belum terorganisir.
Salman juga menjelaskan, pelabuhan menjadi pintu utama keluar masuk barang. Ketika biaya di titik ini sudah tinggi, maka akan berdampak langsung pada daerah.
“Kenapa saya sampaikan seperti ini, supaya ke depan itu material-material atau barang-barang dari luar bisa masuk ke Kabupaten Muna,” katanya.
Kondisi ini, katanya perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, maupun pihak terkait lainnya. Ia menekankan perlunya komunikasi dan evaluasi agar tarif yang berlaku tetap memperhatikan kesejahteraan buruh, namun di sisi lain tidak memberatkan iklim investasi. (***)
