KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Kondisi jalan poros Kendari-Motaha dan Motaha-Puriala, kini sudah sangat memprihatinkan.
Pasalnya, jalan tersebut kini sudah banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak.
Namun, faktanya hingga kini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum melakukan pengaspalan.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) meminta kepada Pemprov Sultra untuk segera melakukan perbaikan. “Harusnya pemerintah bergerak cepat, karena di jalan ini sudah banyak menelan korban,” jelasnya, Rabu (28/07).
AJP menjelaskan, anggaran pengaspalan untuk di jalur Kendari-Motaha dan jalur Motaha-Puriala sebenarnya telah dianggarkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra.
Disebutkannya, anggaran itu mencuat ketika DPRD Sultra bersama Pemprov Sultra mengadakan rapat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2021.
Dimana, saat dibahas, politikus Golkar ini menanyakan langsung ke pihak terkait dalam hal ini Kadis Perkerjaan Umum (PU) Bina Marga dan SDA Sultra.
AJP menyampaikan, kadis tersebut mengatakan anggaran pengaspalan itu ada, dengan rincian ruas jalan poros Kendari-Motaha kurang lebih Rp 3.7 miliar.
Sementara ruas jalan poros Motaha-Puriala anggarannya sebesar Rp 3.2 miliar, lanjutan pengaspalan tahun anggaran 2020 lalu.
Namun kenyataannya ketika APBD 2021 berjalan, dirinya kaget bersama anggota Komisi III lainnya. Sebab, ia mendapat informasi bahwa dari aliansi mahasiswa, anggaran Rp 3,7 miliar itu sisa Rp 350 juta. “Ketika anggaran seperti itu, di swakelola kan. Saya pikir jika dikelola dengan baik, harusnya dapat tertangani,” ungkap pria yang bertagline Sekarang dan Akan Datang.
Namun fakta lain, jika merujuk dari beberapa sumber foto yang menunjukkan ruas jalan tersebut, sudah semakin parah kerusakannya. Bahkan menyerupai rak telur atau kubangan air.
Sehingga ia meminta kepada pemerintah, agar segera menangani secepatnya, biar bagaimana pun ruas jalan itu merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa kabupaten dengan Kota Kendari. “Dengan adanya Kadis baru, harusnya dia mampu menjawab tantangan ini. Karena saya menyaksikan, tahun lalu salah satu pegawai PU disandera,” ungkapnya.
Menyikapi kembali yang konon anggaran tahun ini hanya untuk perawatan, khusus di ruas jalan poros Kendari-Motaha, AJP meminta Dinas PU Bina Marga dan SDA Sultra harus benar-benar memaksimalkan anggaran yang ada.
Pasalnya, jika menunggu perubahan APBD tahun 2021, waktunya begitu singkat. Sebab pekerjaan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut harus melalui lelang. Makanya ia menyarankan dinas terkait harus jeli melihat kondisi dalam menangani perbaikan jalan darurat secara keseluruhan.
Teknisnya tambah AJP, Dinas PU agar segera menurunkan alat berat Greder untuk mengelupas seluruh aspal sudah rusak. Setelah itu, barulah diturunkan material kelas B antara campuran suplit dan sertu kali atau sungai.
Kemudian material dipadatkan menggunakan vibro dan ditambah Prime Coat atau aspal cair, supaya material kelas B dapat bertahan lama.
Dengan begitu, politisi Partai Golkar Sultra ini yakin bila model penanganannya seperti itu, maka jalan tersebut dapat bertahan selama satu tahun, sambil menunggu penganggaran di APBD 2022. “Jika ini terjadi, maka penganggaran pengaspalan tinggal dihitung. Inikan tergantung teknis mereka, biar bagaimana pun saya lama berkecimpung di dunia pengaspalan,” jelas AJP.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah serius untuk menangani problem yang dihadapi masyarakat, utamanya infrastruktur jalan. “Penanganannya tergantung pemerintah, yang jelas kami di Komisi III utamanya saya pribadi terus memperjuangan apsirasi masyarakat menyangkut masalah jalan,” tutupnya. (p2/c/hen)
