KENDARI,WAJAHSULTRA.COM--Gubernur Sultra Ali Mazi menekankan kepada seluruh Kepala KUA yang ada di Sultra untuk bagaimana bisa memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk menjadi pilar dalam mewujudkan kerukunan beragama.
- Ali Mazi, SH., menjawab banyak hal penting kepada para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Sultra dalam Audiensi Gubernur Sultra bersama Kepala KUA se-Sultra, yang di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu 5 Januari 2022.
Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Prov. Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sultra H. Zainal Mustamin, S.Ag., MA., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Sultra K.H. Djakri Napu, SE.,M.Pd., dan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta beberapa pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Ali Mazi menekankan kepada seluruh Kepala KUA yang ada di Sultra untuk bagaimana bisa memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk menjadi pilar dalam mewujudkan kerukunan beragama.
“Karena KUA fungsinya bukan hanya pelayanan akad nikah saja, tetapi salah satunya yang sangat strategis adalah membina atau memberikan pelayanan kerukunan beragama dan tidak hanya itu, pada masa pandemi ini, diharapkan agar KUA bisa terus membantu Pemerintah Provinsi menjadi pilar pelaksanaan vaksinasi,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Menjawab pertanyaan beberapa peserta KUA yang keluar dari konteks pertemuan hari itu, Gubernur Ali Mazi hanya tersenyum dan dengan rendah hati menjawab secara terbuka pertanyan-pertanyaan kali ini.
“Kita adalah masyarakat Sulawesi Tenggara. Pembangunan kita seperti itu. Bukan pembangunan suku ini, suku itu. Bukan juga pembangunan agama ini, agama itu. Juga bukan dan untuk kelompok tertentu. Tetapi untuk dan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini juga untuk menciptakan kerukunan antar agama, antar suku, dan kelompok,” ujar Gubernur Ali Mazi, yang membuka audiensi kali ini dengan tema multikultural.
Audiens secara terus-terang dan terbuka mengangkat tema lain dalam pertemuan ini, dengan meminta agar ada upaya pengaspalan jalan yang menjadi salah satu kendala bagi mereka melaksanakan tugas. Pertanyaan itu datangnya dari KUA Buton Selatan.
Gubernur Ali Mazi menjawab bahwa aspal di Buton Selatan sudah dianggarkan penggunaannya. “Untuk Buton Selatan sejak dua tahun sebelumnya sudah dianggarkan, hanya kendalanya adalah Covid-19. Selain jalan, bantuan pengaspalan, juga sedang dibangun Jembatan TONA yang merupakan jembatan gantung terbaik se-Asia,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Menanggapi permintaan mengenai sertifikasi tanah agar dipermudah dan digratiskan, terutama pada tanah untuk mesjid, tanah pekuburan dan beberapa lahan pertanahan yang menjadi Kantor KUA, Gubernur Ali Mazi menjawab hal itu sekarang ini sudah menjadi program presiden dan sudah diinstruksikan kepada semua agar setiap tanah disertifikasikan. Khusus pada lahan pekuburan umum, ini nanti akan menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti.
“Diharapkan untuk setiap Pengurus Mesjid dan Kantor KUA agar berkoordinasi langsung dengan kantor pertanahan terdekat. Begitu juga membantu tugas mereka yang telah menjadi menjadi instruksi presiden,” tukas Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi juga mengajak setiap elemen di pertemuan tersebut agar KUA membantu Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan program vaksinasi. “Terutama bagi yang akan menikah sebaiknya ya sudah vaksin,” kata Gubernur Ali Mazi.
Jangan Iri dengan Kesuksesan Orang Lain
Ada pernyataan dari audiense yang akhirnya dijawab dengan kelakar oleh Gubernur Ali Mazi soal aspal jalan di Sultra. Menurut Gubernur Ali Mazi bahwa jalan itu sudah ada bagiannya. Ada Jalan Nasional, ada Jalan Provinsi, ada Jalan Kabupaten, ada Jalan Desa, juga juga ada Jalan Tani. “Jadi, kalau kalau jalan kabupaten, provinsi tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu harus ada permohonan dari bupati dulu. Makanya kalian itu kalau pilih bupati yang cerdas, yang berteman dengan gubernur,” ujar Gubernur Ali Mazi disambut tawa audiense.
Gubernur Ali Mazi menjawab pertanyaan tersebut berupa bukti bahwa provinsi sudah mengalokasikan untuk infrastruktur di Buton Utara sebesar Rp43 miliar, dan akan segera dibangunkan jalan.
“Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Justru kalau bisa kita dukung. Persoalan tanah untuk KUA dan pekuburan umum, Sekretaris Daerah telah saya perintahkan langsung dan akan segera meminta Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Pemerintahan di kabupaten/kota agar segera menjadwalkan rapat koordinasi dengan KUA. Termasuk untuk mengkoordinasikan sekretariat untuk KUA yang sebenarnya adalah kewenangan kabupaten/kota. Melalui rapat tersebut nanti kita akan mencari solusinya,” kata Gubernur Ali Mazi memberi jeda pada pertemuan tersebut.
Kanwil Kemenag Provinsi Sultra bakal menunjukkan layanan digitalisasi guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sultra H. Zainal Mustamin, S.Ag., MA., seusai acara audiensi seluruh Kepala Kantor Urusan Agama se-Sulawesi Tenggara dengan Gubernur Sultra. “Target kami untuk tahun 2022 ini, pertama memperkuat moderasi beragama sehingga tercipta harmonisasi antar umat beragama di Bumi Anoa.”
Kedua, layanan Kementerian Agama baik di Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga pendidikan seperti madrasah maupun masyarakat di level paling bawah sekalipun, akan mendapatkan pelayanan mudah dan murah melalui transformasi layanan umat atau digitalisasi layanan. “Jadi ke depan baik itu layanan pendidikan, pernikahan, dan layanan zakat wakaf akan tetap mendapat kemudahan,” ungkap Zainal Mustamin.
Disamping itu, guna mempererat tali keakraban sosial, Zainal Mustamin juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di Sultra, baik tokoh agama, masyarakat, pemuda dan mahasiswa mempererat silaturahmi sehingga sikap saling toleransi terwujud.
“Mudah-mudahan di tahun 2022 merupakan tahun toleransi sehingga ini harus semakin ditingkatkan karena menjadi bahagian dari komitmen Kanwil Kemenag Sultra,” cetus Zainal Mustamin.Zainal Mustamin juga berkomitmen untuk mewujudkan hadirnya embarkasi haji di Sultra sehingga nanti bisa memperpendek arus transportasi lintas daerah kepulauan untuk menuju Tanah Suci Mekkah. “Mengenai embarkasi haji kita sedang mengarah ke sana, namun mempersiapkan infrastrukturnya menjadi hal yang utama dan ini membutuhkan komunikasi masif dengan stakeholder terkait.”
Diakhir acara, Gubernur Ali Mazi dan Zainal Mustamin berharap agar masyarakat yang tinggal di Sulawesi Tenggara jangan membawa entitas suku yang ada di SulawesiTenggara, tetapi siapapun masyarakat yang berdiam di Sultra adalah warga Sultra yang cinta tanah air dan kedamaian.
Tahun pertama kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, total 106 KUA telah direvitalisasi. Enam di antaranya merupakan KUA piloting yang dijadikan model oleh KUA lainnya.
Enam KUA tersebut adalah KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah); KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat); KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta); KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan).
Revitalisasi KUA, sangat penting dilakukan karena KUA adalah layanan terdepan yang dimiliki Kementerian Agama. Layanan KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. KUA, harus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, andal, kredibel, dan transparan.
Revitalisasi KUA telah menetapkan empat tujuan strategis, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.
Revitalisasi akan dilanjutkan pada 2022 yang menyasar 1.000 KUA hingga diharapkan tuntas seluruhnya pada 2024 mendatang.
Selain Revitalisasi KUA, program prioritas adalah Kemandirian Pesantren, Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Cyber Islamic University, dan Religiosity Index. Di tahun ini, Menteri Agama juga mempersiapkan pencanangan 2022 sebagai Tahun Toleransi. (*)
