WAJAHSULTRA.COM, Kendari — Usai di demo puluhan masa aksi yang tergabung dalam Barisan Aktivis Keadilan Sulawesi Tenggara (Bakin Sultra), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Shaleh langsung menuju perbatasan Kendari – Konsel dan memimpin masa aksi dalam menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morosi, Kabupaten Konawe.
Dalam orasinya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini menegaskan menolak kedatangan 500 TKA asal Thiongkok hari ini.
Dirinya akan mengundang sejumlah mahasiswa ke Kantor DPRD Sultra untuk membahas soal investasi tambang di Sultra, khususnya di PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI) dan PT OSS.
Ia menyebutkan bakal mendatangi Bandara HaluOleo Kendari untuk mengecek langsung 500 TKA tersebut yang akan datang hari ini.
Dirinya berjanji akan membawa Depnaker dan sejumlah lembaga pemerintah untuk memastikan visa yang dimiliki para TKA tersebut. “Kita hanya ingin memastikan bahwa TKA yang datang ini sesuai dengan Aturan Undang-undang . Karena sebelumnya, kita tau sendiri bahwa TKA yang datang beberapa bulan lalu menggunakan Visa kunjungan (211), bukan visa kerja,” teriaknya.
Untuk diketahui, BAKIN Sultra sebelumnya menggelar demonstrsi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Selasa 23 Juni 2020.
Jenderal lapangan dalam aksi ini, La Munduru mengatakan, aksi hari ini merupakan aksi damai dalam menagih janji Ketua DPRD Provinsi Sultra yang berjanji bakal memimpin demo atas penolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. “Kami datang di kantor rakyat ini untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra bakal memimpin demo penolakan kedatangan 500 TKA asal China,” kata La Mundur pada saat menyampaikan orasinya.
Lanjut La Munduru, Abdurrahman Shaleh sebagai pimpinan DPRD menangis pada saat menyatakan sikap pada saat melakukan video telekonferens dengan Dewan Ketahanan Nasional belum lamai ini. “Betapa sedihnya kami melihat Ketua DPRD Sultra meneteskan air mata pada saat mengatakan kita harus jihad dalam penanganan suatu regulasi,” jelasnya.
Kata La Munduru, Ketua DPRD Sultra merupakan bapak rakyat di Bumi Anoa yang harus bertanggung jawab atas kepentingan rakyat dengan kondisi saat ini. “Abdurrahman Shaleh orang tua kita sebagai bapak rakyat Sultra, dan harus bertanggung jawab atas yang telah dipermainkan ini oleh pemerintah saat ini,” ujarnya. (p2/hen)
