KENDARI,WAJAHSULTRA.COM — Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melakukan peletakan batu pertama pembangunan skala kawasan tahap II Kota Kendari tahun 2021 di Kelurahan Puday dan Kelurahan Lapulu.
Program pembangunan Kawasan ini dianggarkan senilai kurang lebih Rp. 49 Milyar dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Jum’at (24/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) I Wayan Krisna Wardana, Ketua DPRD Kota Kendari Subhan, Dandim 1417/Kendari Kolonel (Inf) Windarto, Kadis PUPR Kota Kendari Erlis Saya Kencana, Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, Camat Abeli dan Masyarakat Puday-Lapulu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan bahwa Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Kendari sudah menjadi fokus dari pemerintah Kota Kendari sejak tahun 2019.
“Saya ingin flashback ke belakang, ketika kita menggagas program pembenahan kawasan kumuh di Kota Kendari, karena perlu saya informasikan kepada kita semua, bahwa program penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari ini bukan baru hari saja kita melakukannya, ini sudah menjadi bagian dari rangkaian yang sudah kita mulai sejak tahun 2019,” ungkapnya.
Dikatakan, bahwa kita sudah memulai program pembenahan kawasan kumuh ini, dari beberapa tahun yang lalu, dan untuk skala kawasan kita mulai waktu itu di Kecamatan Mandonga.Kta mulai membenahi Kawasan Kali Mandonga, dan saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat yang dulunya kawasan itu sangat dihindari oleh masyarakat karena kawasan itu tidak menarik, juga baunya sangat menyengat.
Tapi Alhamdulillah sejak ditangani sekarang sudah justru menjadi kebanggaan masyarakat dan mulai dirasakan manfaatnya.
“Begitu juga tahun lalu di tahun 2020, kita meresmikan Kawasan Bungkutoko-Petoaha dan sekarang kita sudah menyaksikan perubahannya,”ujarnya.
Sambungnya, dan saya sendiri sempat lupa dimana titik peletakan batu pertama di Bungkutoko itu, karena saking berubahnya situasinya yang signifikan, padahal dulu jika masyarakat ditawari untuk tinggal disanapun enggan untuk tinggal disana.
“Tapi sekarang, Alhamdulillah kita saksikan setiap hari, justru malah menjadi tempat kunjungan destinasi baru dikawasan kota Kendari ini.Dan mudah-mudahan dan kita berdoa kawasan Puday-Lapulu ini akan menyusul menjadi destinasi baru di Kota Kendari,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPPW Provinsi Sultra, I Wayan Krisna Wardana menegaskan tekadnya untuk membantu pemerintah Kota Kendari untuk penanganan pemukiman kumuh di Kota Kendari.
“Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100″, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah dan berbasis komunitas,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa dalam penanganan kumuh telah banyak dilakukan diberbagai program dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
“Hal ini sejalan dengan sasaran pokok dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh,”ujarnya.
Kemudian ia memaparkan bahwa di tahun 2021 ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target pencapaian pengurangan kumuh yang diamanahkan oleh pemerintah yakni nol persen harus tercapai.
“Oleh karena itu dibutuhkan semangat dan komitmen dari berbagai pihak guna mendukung target capaian itu, salah satu unsur yang harus mengambil peran optimal adalah pemerintah daerah sebagai nahkoda serta keterlibatan masyarakat Kota Kendari,” harapnya.
Katanya lagi, bahwa dukungan dan peran aktif Pemerintah daerah adalah sangat diharapkan berupa dukungan kebijakan, dukungan perencanaan masyarakat masuk ke dalam perencanaan daerah guna pencapaian target penanganan kumuh, sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat untuk penanganan kumuh pada tahun 2020 lalu, Kota Kendari telah mendapatkan investasi skala kawasan tahap I (Kawasan Bungkutoko-Petoaha) yang menghabiskan dana sebesar Rp. 39.942.000.000,- dan di tahun 2021 ini, Kota Kendari kembali mendapatkan investasi skala kawasan tahap II yakni kawasan Puday – Lapulu sebesar Rp. 49.015.000.000,- .
“Semua kegiatan infrastuktur ini, diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan keterpaduan (Kolaborasi) penanganan kumuh dari semua sektor unit instansi guna mempercepat penanganan kumuh kota Kendari,” tuturnya.
Lanjutnya, bahwa berdasarkan dokumen perencanaan skala kota mengacu pada SK Kumuh dikuatkan dari hasil baseline terdapat 14.758 Hektar, setelah dilakukan simulasi hitungan pengurangan kumuh berdasarkan investasi yang kelak terbangun maka lokasi kawasan Puday-Lapulu menjadi nol hektar kumuh (capaian pengurangan kumuh adalah 100 %). Kawasan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan skala kawasan Bungkutoko Petoaha Kota Kendari.
“Harapan kami dengan terbangunnya infrastruktur penanganan kumuh mesti harus selalu terjaga dan terus terpelihara melalui kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP) secara berkesinambungan, yang telah ada di tingkat masyarakat dan tingkat Kota Kendari,”pungkasnya.(ismar/Hen).
