KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Gelar Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dengan Tema ‘Gapensi mendorong pemberdayaan Pengusaha lokal guna mendukung program Garbarata Sultra’ yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Senin (28/2).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapensi Iskandar H Hartawi dan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Sekjen DPP Gapensi Andi Rukman N. Karumpa, Kadis Bina Marga SDA Sultra Burhanuddin, Wakil Ketua I DPRD Sultra Herry Asiku, dan Pengurus BPC Gapensi Se Sultra.
Dalam wawancaranya, Wakil Ketua I Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae usai mengikuti pembukaan Musda VIII Gapensi Sultra berharap agar Gapensi Sultra bisa tampil kedepan untuk memperjuangkan pelibatan pengusaha-pengusaha lokal di Sultra dalam melaksanakan proyek APBN di Provinsi Sultra.
“Indonesia ini memiliki program yang sangat baik, dimana keuangan negara diatur baik itu transfer daerah maupun yang bersumber dari pusat, artinya ada keinginan dari pemerintah yang diatur dalam Undang-undang, itu bagaimana memberi pemerataan keuangan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali provinsi Sultra,”ujarnya.
Lanjut Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sultra ini, bahwa yang menjadi persoalan adalah sistem lelang pada saat ini begitu terbuka, memberi kesempatan bagi daerah-daerah yang lain, yang pada akhirnya, bagi daerah yang dimenangkan pengusaha dari luar, akhirnya keuangan itu tidak lagi berputar di daerah, tapi berputar di daerah lain.
“Nah kondisi ini, Gapensi daerah harus tampil terdepan untuk memperjuangkan bagaimana cara keuangan yang diberikan secara merata yang terjiwai oleh pemerintah pusat itu bisa berputar di daerah,”jelasnya.
Sambung Calon Gubernur Sultra dari Partai Golkar ini, berharap dalam Musda Gapensi Sultra, Ketua Gapensi terpilih beserta pengurusnya nanti, saya berharap mereka tampil untuk bagaimana cara agar yang pertama, pekerjaan bisa selesai dengan baik, tidak melanggar ketentuan yang ada, tetapi semua proyek-proyek yang masuk ke Sultra dapat dikerjakan oleh Pengusaha Daerah itu sendiri. Nah saya dari Komisi V DPR RI juga lagi memperjuangkan bagaimana cara sehingga hal-hal ini bisa diatur.
“Contohnya, begini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan diatas 100 miliar itu adalah dikerjakan oleh BUMN, tetapi Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pengusaha daerah, tapi manfaatnya hampir tidak ada, karena KSO terhadap daerah bukan daerah yang dituju, seperti misalnya Provinsi Sultra, tapi KSOnya justru pengusaha dari luar. Nah ini yang sebenarnya yang kita berusaha, bagaimana caranya ketentuan ini bisa berlaku, bahwa kalau BUMN boleh saja masuk, tetapi KSOnya adalah di daerah dimana proyek itu berada, maka pengusaha itu yang kita harapkan di daerah-daerah itu,”bebernya.
Lebih lanjut mantan Bupati Muna dua Periode ini, bahwa Gapensinya ini yang harus memperjuangkan, itu yang pertama, yang kedua, saya minta Gubernur Sultra Ali Mazi agar organisasi pengusaha kontraktor ini menjadi batu loncatan, oleh karena itu Gubernur dan para Bupati duduk secara bersama-sama binalah pengusaha Gapensi kita ini, binalah 3 sampai 5 orang oleh tiap Bupati, kalau 5 orang berarti dari 17 Kabupaten/Kota, berarti ada 85 orang yang akan tumbuh sebagai pengusaha besar disaat-saat yang akan datang.
“Begitu dia sudah mapan di Kontraktor, dia tinggalkan kontraktor itu, cari pengusaha lain yang pada akhirnya tumbuh lagi kontraktor-kontraktor baru, nah ini baru bisa hidup daerah, tapi kalau tidak akan terjadi seperti saat ini, yang hidup adalah orang-orang besar, dan orang yang kecil akan seperti apa adanya,”ujarnya.
Kata Ketua Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) Sultra ini, bahwa jumlah proyek yang masuk di Sultra sangat banyak, bahkan sudah triliunan peruntukan anggaran di Sultra, kita banyak contohlah disini seperti Bendungan Ladongi baru selesai, kemudian sekarang lagi dibangun Bendungan Ameroro dengan nilai 1,6 Triliun disitu, kemudian di tahun 2023 ada pembangunan Bendungan Pelosika sekitar kurang lebih 5 Triliun disitu, itu baru bendungan.
“Belum kita bicara Bandara, Belum kita bicara Pelabuhan Fery, belum kita bicara pelabuhan laut, belum kita bicara Jalanan, Jembatan, Irigasi, kemudian belum kita bicara perumahan dan cipta karya yang lainnya, jadi begitu banyak disini, kalau mau tahu jumlah pastinya, itu ada di Balai,”tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua BPD Gapensi Sultra, Hasdar juga mengharapkan adanya perubahan regulasi dalam pelibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek APBN yang masuk di Sultra, karena menurutnya regulasi yang ada saat ini cenderung menciptakan pengusaha lokal sutra hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Kami sebenarnya masyarakat Sultra, terima kasih kepada senior kami juga di Gapensi Bapak Ir. Ridwan Bae, beliau memang betul-betul memperjuangkan daerah kita, sehingga anggaran-anggaran pemerintah pusat yang biasa kita namakan disini APBN dapat turun di Sultra, dan selama juga di Sultra ada juga mungkin Proyek-proyek itu atau anggaran turun itu tidak sebesar yang sekarang beliau perjuangkan,”ungkapnya.
Lanjut calon tunggal dalam Musda Gapensi ini, bahwa apa yang dikatakan pak Ridwan itu juga betul, ini kan kita semua berhadapan dengan regulasi, bisa orang Papua ikut tender di Sultra dan bisa menang, makanya saya katakan mungkin saya akan memberikan masukan-masukan ke bapak Ridwan Bae seperti itu, kalau bisa regulasi itu ditambahkan, bahwa kalau ada perusahaan-perusahaan luar, atau perusahaan besar atau BUMN ingin main di Sultra, dia harus berdampingan atau ber KSO dengan perusahaan lokal.
“Seperti contoh, saya kasih kita gambaran, misalnya proyek dengan anggaran 100 miliar, itu yang bisa melakukan lelang di proyek itu, dengan anggaran 100 miliar, itu harus punya pengalaman sejenis kurang lebih 35 miliar, sekarang yang jadi pertanyaan, ada nda proyek misalnya jembatan, kan kita selama ini bermain di wilayah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, dan tidak ada yang sebesar itu,”bebernya.
Sambungnya, sekarang kita mau masuk di wilayah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan contoh jembatan dengan anggaran 100 miliar, mana ada proyek APBD yang anggaran 35 miliar, tapi kalau kita berKSO dengan pengusaha dari luar seperti contoh kalau kita misalnya, kalau ada perusahaan BUMN yang bekerja dengan nilai 100 miliar, dan kita ber KSO, kita ambil saja 30 persen atau 30 miliar, kan setelah kontrak habis, pekerjaan selesai, ini 30 miliar ini kita jadikan pengalaman perusahaan kita, ada proyek yang 90 miliar, ayo kita tender sendiri, kan aman kita.
“Kalau bicara kemampuan, kita nda jauh-jauh beda juga dengan pengusaha dari luar, malah pengusaha dari luar selalu minta tolong kepada pengusaha lokal di Sultra, utamanya seperti rantai pasok, mereka tidak tahu dimana rantai pasok dengan pekerjaan di daerah sini, kita yang lakukan,”
“Jadi kami pengusaha lokal juga perlu diperhitungkan, persoalannya hanya kesempatan saja yang belum diberikan, karena banyaknya kendala-kendala di bidang regulasi tadi,”pungkasnya.(IMR/hen).
