KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Tim penilai lomba 10 Program Penggerak PKK tingkat provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menilai Tim Penggerak PKK Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, sebagai perwakilan Kota Kendari dalam penilaian ditingkat provinsi.
Penilaian ini dimulai dengan lomba yel-yel cegah stunting, lomba penyuluhan pokja satu tentang pentingnya menjadi orang tua hebat dan cerdas untuk mewujudkan anak yang hebat, simulasi pola asuh anak, serta penilaian dokumen dari Pokja satu sampai Pokja empat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, penilaian ini untuk melihat bagaimana implementasi program PKK di Kota Kendari khususnya di kelurahan yang menjadi perwakilan Kota Kendari.
“Apakah programnya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan organisasi yang ditetapkan dalam Rakernas dan sejauh mana kemudian program-program tersebut bisa membantu mengkontribusi tugas-tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Kendari khususnya di Kelurahan Wua-wua ini,” jelas Pj Wali Kota saat menyambut tim penilai, di Kantor Kelurahan Wua-wua, Senin (14/11/2022).
Dengan adanya penilaian ini, Asmawa Tosepu mengharapkan kontribusi peran PKK dalam pembangunan Kota Kendari makin digalakkan.
Asmawa Tosepu menjelaskan, terpilihnya Kelurahan Wua-wua sebagai perwakilan Kota Kendari dipenilaian lomba 10 program PKK tingkat provinsi ini, telah dilakukan secara bertahap.
Sebelumnya telah dilakukan penilaian mulai dari tingkat kecamatan di 11 kelurahan di Kota Kendari maka berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan sehingga Kelurahan Wua-wua menjadi yang terbaik.
Sementara itu, Plt Ketua PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Endang Abbas sekaligus tim penilai mengatakan, ada dua tantangan penggerak PKK di kabupaten dan kota guna melakukan pembinaan.
“Yang pertama kalau yang wilayahnya di kabupaten yang wilayahnya jauh itu tantangannya adalah aksesibilitas jangkauan dan kemudian juga keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.
“Tetapi kalau di kota tantangannya adalah partisipasi masyarakat itu yang paling penting,” tambah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Nur Endang Abbas melanjutkan, penilaian ini untuk melihat sudah sejauh mana implementasi pencapaian dari 10 program PKK, apakah itu ada kesusuaian antara ketentuan yang ada dengan lapangan dan administrasi yang akan dilihat dari berbagai aspek nantinya saat penilaian dokumen.
Selain itu juga bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah terhadap gerakan PKK dan bagaimana inovasi serta kreativitas dari masing-masing PKK kabupaten kota dalam melaksanakan 4 Pokja. (*)
