KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melaksanakan dialog tentang transparansi tender lelang proyek APBD atau APBN di Bumi Anoa serta langkah dan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Diketahui dalam dialog tersebut, lembaga yang digagas La Ode Hasanudin Kansi itu menghadirkan beberapa narasumber, seperti Ridwab Bae, Balai Latihan Kerja (BLK), Wali Kota Kendari, Polda Sultra dan lembaga terkait lainnya.
Namun, lain halnya dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Lembaga yang dipimpin oleh Raimel Jesaja tidak merespon baik dialog yang bakal diselenggarakan oleh AP2 itu.
Untuk itu, Dewan Pembina atau Pendiri AP2, La Ode Hasanudin Kansi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengevaluasi seluruh unsur pimpinan yang ada di Kejati Sultra. “Saya menilai unsur pimpinan Kejati lebih senang didemo daripada diajak berdialog. Maka kami akan menggelar unjuk rasa sampai Kejagung turun tangan,” jelasnya saat ditemui di warung kopi di Kendari, Senin, (25/07).
Dalam kesempatan itu, Hasanudin menyampaikan bahwa akhir-akhir banyak terjadi, percobaan praktek dalam proses lelang paket proyek yang terjadi di bumi anoa. “Sudah menjadi rahasia umum jika setiap paket proyek, belum dilelang sudah ada pemenangnya. Kondisi ruwet Ini berdampak pada tidak becusnya hasil pekerjaan pemenang lelang. Makanya kita undang pihak Kejaksaan tapi tidak direspon,” jelasnya.
Atas hal itu, dirinya sangat menyayangkan sikap Kajati dan unsur pimpinan lembaga Adhyaksa itu, karena tidak merespon baik dialog yang akan diselenggarakan AP2. “Tentu kami kecewa, karena niat baik kami tidak direspon baik oleh Kejaksaan,” tandas Hasanudin. (Andri/hen)
