Sekretaris DPD PPWI Sultra Berikan Hak Jawab Atas Berita Pemecatan dan Penggantian Dirinya

KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Agus Salim memberikan hak jawabannya atas beberapa judul berita yang dimuat di media.Salah satunya, berita dengan judul “Rapat Luar Biasa, Pengurus DPD PPWI Sultra Usulkan Pemecatan dan Pergantian Pengurus” serta judul berita lainya.

“Dengan ini Saya Agus Salim  selaku Sekretaris DPD-PPWI Sultra, Kamis 11 Agustus 2022, berikut kami mengirimkan klarifikasi atau Hak Jawab saya guna menyeimbangkan dan menjawab berita yang sudah terlanjur naik dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saya,” jelas Agus Salim dalam hak jawabannya.

Menurut Agus Salim, tuduhan atas dirinya yang dianggap menjual nama organisasi PPWI untuk kepentingan pribadi tidaklah benar. Sehingga ia meminta, agar tuduhan tersebut di buktikan secara fisik.

“Termasuk apa yang menjadikan dasar tuduhan tersebut? Saya diberikan amanat dan tanggung jawab atas dasar kinerja pribadi saya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, miskomunikasi terjadi ketika pak La Songgo (Ketua) keberatan permintaannya tidak di kabulkan menjadi mitra kerja disalah satu perusahaan yang diberikan tanggung jawab kepada saya.

“Inilah sehingga mereka melakukan rapat luar biasa dan memberitakan saya secara sepihak tanpa melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada saya sehingga kami merasa keberatan karena menerbitkan pemberitaan yang tidak berimbang dan saya anggap  melanggar kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya secara pribadi merasa dirugikan, dan merasa nama baiknya  tercemar.

“Jika ada anggota di dalam internal DPD PPWI Sultra yang merasa berkeberatan mohon untuk tidak melibatkan masalah ini kedalam organisasi untuk kepentingan pribadinya,” katanya.

“Saya tidak berambisi jabatan tapi saya menuntut dan berhak menjaga nama baik saya, silahkan melakukan perombakan organisasi tapi jangan dengan cara menyudutkan,” tegas Agus Salim.

Diketahui, Dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dimana HAK JAWAB/Koreksi merupakan bagian dari Kode etik jurnalistik dan wajib dimuat. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img