KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara buruh Pelabuhan Wawonii – Kendari yang tergabung dalam Forum Kelembagaan Serikat Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Kendari (SBMPK) dengan Dinas Perhubungan Sultra, PT. Pelindo Persero dan KSOP Kendari serta Dinas Ketenagakerjaan (DK).
Akhirnya RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi berakhir ricuh.
Sesuai pantauan Sultra Pos, awalnya RDP tersebut berjalan lancar. Lima perwakilan buruh Pelabuhan Wawonii – Kendari menyampaikan tuntutan mereka.
Setelah perwakilan buruh membacakan tuntutannya, Ketua Komisi III DPRD Sultra memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina untuk menanggapi tuntutan para buruh.
Saat Kepala Dinas Perhubungan menanggapi tuntutan bahwa secara undang-undang di Pelabuhan Wawonii – Kendari tidak diperbolehkan adanya kapal rakyat. Karena fungsi pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan penyeberangan. Pengelolaan pelabuhan tersebut diserahkan kepada Dishub Sultra. “Kalau kita mau jujur, tidak boleh di Pelabuhan Wawonii – Kendari tidak boleh ada kapal rakyat disitu. Yang boleh itu adalah lewat turun penumpangnnya, dia istrahat sebentar dan langsung menyebrang dengan mobil-mobilnya,” ujar Hado Hasina. Rabu, (27/01).
“Saya juga ingin sampaikan bahwa akan ada tim yang datang yang mengatasnamakan mahasiswa Sultra, suratnya sudah ada. Mereka akan demo ketemu saya, untuk memastikan bahwa di Pelabuhan Wawonii – Kendari tidak boleh ada kapal rakyat yang beroperasi,” sambungnya.
Pernyataan Kadishub Sultra tersebut sontak mengundang amarah ratusan para buruh yang hadir dalam RDP. Mereka langsung memukul meja dan mendatangi Hado Hasina yang sementara berbicara. “Kadis Perhubungan Sultra jangan provokasi kami, jangan benturkan sesama kami,” tegas salah satu perwakilan buruh.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Ratusan beberapa buruh yang masih duduk di luar ruangan rapat langsung memaksa masuk. Mereka kemudian langsung menggeruduk meja Kadis Perhubungan Sultra.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra nyaris dipukul oleh para buruh. Untungnya, aparat kepolisian yang mengawal rapat tersebut langsung mengamankan Kepala Dinas Perhubungan. Terlihat Kepala Dinas Perhubungan bersama pihak KSOP langsung dibawa keluar ruangan.
Suwandi Andi yang memimpin rapat mengingatkan para buruh agar tidak anarkis. Karena jika rapat tersebut berakhir dengan kontak fisik pasti merepotkan lagi para buruh, sehingga tujuan utama tidak tercapai. “Kita fokus diperjuangan, apapun yang disampaikan oleh Dishub Sultra, KSOP dan PT. Pelindo kita telaah baik-baik, lalu kita cari selahnya bagaimana solusi terbaiknya. Bahwa posisi kami di DPRD kami tidak akan pernah mundur sedikitpun untuk mengawal para buruh,” jelasnya.
Karena Kepala Dishub Sultra dan KSOP Kendari sudah meninggalkan rapat, Suwandi Andi menyampaikan kepada Asisten I agar menghadirkan kembali mereka. Rapat pun discorsing untuk shalat dan menunggu Kadis Perhubungan dan KSOP. “Kebetulan masih ada Asisten I, untuk menyampaikan ke Pak Hado Hasina, KSOP dan semua yang hadir tadi agar kembali di DPRD. Karena yang datang disini semua saudara kita, supaya pertemuan ini mendapatkan titik temu,” tutupnya. (P2/c/hen)
