KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Raja Laiwoi Ke X dan Ketua Depan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung penuh penegakan hukum guna mewujudkan Kota Kendari dan Provinsi Sultra yang Kondusif, Aman dan Damai.
Hal ini diungkapkan oleh Raja Laiwoi Ke X H. Irwan S Tekaka Saosao dalam silahturahmi Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Tolaki di salah satu rumah makan di Kota Kendari, Rabu (22/12) .
“Maka dari itu kami meminta kepada Polda Sultra untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, meskipun langsung runtuh, tanpa memandang apapun dan siapapun, hukum wajib ditegakkan,”ujarnya.
Putera Raja Tekaka, ini menjelaskan bahwa perlu diketahui, bahwa dari dulu Kota Kendari sudah multietnis sejak dulu dan Kota ini dibangun oleh leluhur kami, dan seluruh etnis yang tinggal di Kota berdasarkan izin raja pada saat itu dinamakan berdasarkan etnisnya yakni ada Kampung Salo yang dihuni oleh suku bangsa Bugis. Ada Kendari Caddi yang dihuni oleh suku bangsa Bugis Makassar.Ada Kampung Butung dihuni oleh Suku bangsa Buton, ada Kampung Muna yang saat ini salah satunya di Gunung Jati.
“Dan seluruh etnis yang ada ini sudah mendiami kota Kendari sudah berabad-abab lamanya tinggal di Kota Kendari, Sudah kawin-mawin dengan Suku bangsa Tolaki, dan bahkan saya ini sudah punya anak mantu dari Muna, dan bahkan saya ini punya keluarga dari Bugis Makassar,” terangnya.
Lanjutnya, dan dari dulu Kota Kendari ini aman dan damai, dari zaman Kerajaan, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan tidak pernah ada gesekan antar etnis di Kota Kendari. Saat ini terjadi gesekan terjadi, mungkin karena ada kepentingan politik 2024.
” Tapi apapun yang terjadi, kami menginginkan Kota Kendari, Provinsi Sultra ini aman, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Kota Kendari, Provinsi Sultra dan NKRI yang aman dan damai,”
Oleh karena itu saya minta kita semua, baik itu Lembaga Adat Tolaki serta semua pihak agar selalu menjaga kerukunan, persaudaraan dan keharmonisan seluruh rumpun suku bangsa yang sudah tinggal dan menetap di Kota Kendari sesuai apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita dahulu, pintanya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Masyhur Masie Abunawas juga mendukung upaya penegakan hukum itu dan sangat berharap agar masyarakat Kota Kendari dan Sultra untuk kembali damai, aman dan tentram.
“Kami dari DPP LAT Sultra selalu menginginkan adanya masyarakat yang damai, aman dan tentram di Provinsi Sulawesi Tenggara,”ungkapnya.
Sambung mantan Wali Kota Kendari ini, bahwa kami bertekad bersama-sama Polda Sultra dan jajarannya serta TNI membantu bagaimana supaya Provinsi Sultra yang damai dapat tercipta.
“Dan apa yang sudah terjadi, buat kami DPP LAT sudah kami lupakan, hanya yang kami inginkan supaya agar penegakan hukum bisa dapat terlaksana secara adil untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di Kota Kendari dan di Sultra,” bebernya .
Lanjutnya, dan kami masyarakat Tolaki tidak ingin ada konflik horizontal di Kota Kendari seperti yang pernah terjadi di Kota-kota lain di Indonesia.
“Kami sudah bertekad oleh seluruh Masyarakat Tolaki di Sultra untuk ikut bersama-sama menjaga ketentraman dan kedamaian di Provinsi Sultra,” jelasnya.
Siapa yang menghargai aturan, adat, pemerintah, negara, itu harus dijunjung tinggi, dan siapa yang melanggar aturan, harus diberi ganjaran yang setimpal sesuai hukum yang berlaku.(ismar/hen)
