PT GKP Diduga Melakukan Penyerobotan Lahan

KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–PT Gema Kreasi Perdana (GKP) diduga melakukan penyerobotan lahan warga di desa Roko-roko Jaya, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Hal itu diungkapkan salah seorang Mahasiswa dari Konkep, Sarlan. Dijelaskannya, beberapa warga di desa Roko-roko tidak mau dibebaskan lahannya oleh perusahaan, karena mereka menolak kehadiran PT GKP. Pasalnya, pulau kelapa itu tidak diperuntukan untuk tambang, karena luasan wilayahnya tidak mencukupi 2.000 meter persegi. “Pada dasarnya kami menolak dengan keberadaan tambang di daerah kami,” jelasnya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Selasa, (22/03).

“Konkep itu hanya diperuntukan untuk perikanan dan kelautan, bukan pertambangan,” sambungnya.

Mahasiswa Teknik UHO ini menegaskan bahwa Konkep tidak diperuntukan untuk pertambangan. Sehingga apapun alasannnya, PT GKP yang berada di desa Roko-roko Jaya, Kecamatan Wawonii tidak boleh melakukan aktivitas pertambangan. Dan itu sesuai regulasi yang ada, yakni UU Nomor 27 tahun 2007¬†tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil dan Peraturan Daerah Provinsi Sultra nomor 2 Tahun 2014 RTRW Provinsi Sultra tahun 2014-2034. “Untuk itu kami meminta, agar IUP PT GKP dicabut, karena telah melanggar UU yang ada,” jelasnya.

Selain itu, Sarlan menjelaskan, kehidupan ekonomi masyarakat di desa Roko-roko Jaya lebih baik dengan kehadiran tambang, itu tidak benar. Misalnya,1 pohon cengkih dibayar rp 700.000 oleh perusahaan. Sementara warga menjual hasil cengkih perpohon bisa mencapai rp 1.000.000. Dan itu berkelanjutan. Artinya setiap tahun warga bisa menjual hasil cengkihnya. “Jadi, ketika ada mengklaim ekonomi masyarakat Konkep meningkat dengan kehadiran tambang, itu bohong,” paparnya.

Tak hanya itu, Sarlan juga mengatakan beberapa warga terpaksa meninggalkan kediamannya, karena di desa Roko-roko Jaya tidak kondusif. Dan warga desa tersebut tidak hadir dalam RDP ini, karena ada upaya intimidasi. “Warga yang mengungsi tersebut, adalah warga yang menolak kehadiran tambang. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat Konkep,” ungkapnya.

Sementara itu, wakil Bupati Konkep yang hadir dalam RDP tersebut, Andi Muhammad Lutfi membantah jika di desa Roko-roko Jaya tidak kondusif. Pasalnya, dirinya belum lama ini saat turun lapangan atau melakukan pemantauan di desa tersebut aman dan kondusif. “Saya menjamin dan memastikan di desa tersebut masih aman-aman saja dan tidak ada yang melakukan intimidasi,” paparnya.

Terkait keberadaan tambang, ia mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan RTRW Konkep. Perlu diketahui tambahnya bahwa penerbitan RTRW itu prosesnya sangat panjang dan tidak diterbitkan begitu saja. “Akan tetapi ketika masyarakat tidak terima dengan RTRW tersebut silahkan gugat,” urainya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi yang memimpin RDP tersebut menyampaikan Pemda Konkep harus menyiapkan dokumen penerbitan RTRW tersebut agar dilakukan pembedahan.¬†“Aspirasi teman-teman mahasiswa Konkep menjadi masukan, karena tidak menutup kemungkinan RTRW bisa dirubah, karena ada mekanisme untuk perubahan RTRW,” jelasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada Pemda Konkep agar melakukan pertemuan dengan mahasiswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Pemda harus membuka diri dan memberikan ruang diskusi dengan mahasiswa bahkan masyarakat agar keadaan di Konkep aman dan kondusif,” tutupnya. (p2/hen)

 

 

Ketgam: Salah Seorang Mahasiswa, Sarlan Memberikan Pernyataan Saat Pelaksanaan RDP di DPRD Sultra. Foto Kadamu/Sultra Pos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img