KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai melakukan reses masa sidang I tahun 2020-2021.
Hari pertama Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Jumarding melaksanakan reses di Kecamatan Watunohu, Kecamatan Pakue dan Kecamatan Pakue Tengah pada Kamis 4 Januari 2021.
Di hadapan Jumarding warga kecamatan Watunohu meminta pembangunan tambatan perahu, perahu, alat tangkap, perumahan kampung nelayan.
Kemudian warga juga meminta bantuan bibit jagung unggul, pengadaan pupuk dan bantuan mesin pemanen jagung.
Hal yang sama juga disampaikan warga di Kecamatan Pakue, yakni meminta bantuan bibit unggul, pengadaan pupuk, bantuan mesin pemanen jagung serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan harga jagung setelah panen.
Sementara di Kecamatan Pakue Tengah, warga meminta bantuan alat pemanen cengkeh, mesin penyulingan minyak sirih atau minyak nilam.
Ditempat yang sama Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Kamaruddin meminta bantuan pembangunan sarana dan prasarana perpustakan, laboratorium serta peralatan komputer.
Kemudian salah seorang perwakilan warga lainnya, Agus meminta bantuan bibit udang Paname, bibit ikan bandeng, bantuan pupuk untuk tambak, bibit jagung, alat pemanen jagung dan bantuan bibit sapi.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk membentuk tim independen agar melakukan pengawasan program-program yang turun, karena banyak bantuan yang disalahgunakan dalam hal ini hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. “Pemerintah harus aktif mensosialisasikan ke masyarakat segala program-program bantuan baik APBD Kabupaten, Provinsi maupun Pusat agar dapat tercapai asas manfaat sesuai yang diharapkan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Jumarding berjanji kepada konstituennya bakal memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat. “Ini untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak diperjuangkan,” tegasnya saat ditemui di gedung DPRD. Kamis, (10/02).
Terkait program pemerintah yang dikeluhkan oleh masyarakat tambahnya, ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, agar program tersebut bisa berjalan sesuai harapan dan dapat dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat. “Banyak program pemerintah yang hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu bahkan pengerjaanya tidak sesuai Rencana Kerja Belanja (RKB),” ucapnya.
Untuk itu, Politikus Demokrat ini mendesak pemerintah provinsi untuk membentuk tim independen agar mengevaluasi semua program yang turun di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). “Iya, harus dievaluasi sehingga program atau bantun itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat,” tutup Jumarding. (P2/c/hen)
