KENDARI, WAJAH SULTRA, COM–Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, mengatakan, Mendasari arahan Presiden RI, diharapkan kepada Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna anggaran se-Sultra agar bisa pahami, pedomani, jabarkan dan implementasikan dengan baik arahan Presiden RI yakni antaranya: 1. Implementasikan APBD tahun 2024, dengan memperhatikan perkembangan situasi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, dengan menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi kontijensi/unpredictable seperti kekeringan, banjir, potensi resesi dan 2. Penyusunan penyerahan dan administrasi pertanggungjawaban DIPA dan TKDD agar dilaksanakan dengan mekanisme secara digital.
PJ Gubernur Sultra mengatakan itu, saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 yang diselenggarakan langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, (Senin, 04 Desember 2023)
Hadir dalam penyerahan tersebut, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, Para Bupati/Walikota se-Sultra atau yang diwakili, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra dan Jajarannya, Kakanwil Kemenkum Ham Sultra, Kabinda Sultra, Ka. BNN Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, Plh. Sekda Sultra, Perwakilan Bank Indonesia, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra, Kepala BPS Sultra, Rektor Universitas Halu Oleo, Perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Pemprov. Sultra dan Pejabat terkait
Keynote Speech dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Syarwan., SE.,MM, kegiatan Penyerahan DIPA dan TKD tahun 2024 sekaligus sebagai tanda dimulainya APBN 2024, kepada Bapak Gubernur atas kesetiaannya untuk menyerahkan dan memberikan arahan terkait penyerahan DIPA dan TKD tahun 2024, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi beserta jajarannya yang telah dasarnya sehingga Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan acara penyerahan DIPA sebelum akhir tahun 2024, menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Dan kita semua dalam upaya akselerasi belajar untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya di Sulawesi Tenggara, kami laporkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai pengujung 2023, APBN menjadi instrumen yang diantarkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi, kenaikan harga energi dan pangan, APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah gejala ekonomi global dan geopolitik, serta terjadinya el-bino yang mempengaruhi harga pangan kinerja ekonomi nasional,terjaga dengan baik dengan pertumbuhan sekitar 5% masih terjaga stabil.
Untuk Alokasi Anggaran tahun 2024 nasional sebesar 3.325,1 triliun meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023 belajar negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun sedangkan untuk Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar 25,88 triliun naik 1,16% dibanding tahun 2023 yang terdiri dari alokasi Satker K/L 7,31 triliun serta dara transfer ke daerah sebesar 18,57 triliun. Rincian anggaran yang dialokasikan satker K/L Sultra sebesar 7,31 triliun tersebut untuk 447 satuan kerja yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra yaitu KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Bau-Bau dan KPPN Raha, dengan rincian belanja pegawai sebesar 2,61 triliun, belajar bareng 3,12 triliun, belanja modal 1,57 triliun dan belanja bansos sebesar 9,05 miliar.
Belanja negara tersebut diarahkan, untuk perbaikan kualitas SDM penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau reformasi birokrasi dan aparatur negara. Serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada, anggaran transfer daerah di Lingkup. Prov.Sultra tahun2024 dialokasikan Rp18,57 triliun naik 4,36% dibandingkan tahun 2023, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,45 triliun (naik 8,48%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,63 triliun (naik 4,20%), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,94 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp66,15 miliyar dan Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun (naik 0,53%). Peningkatan Alokasi TKD tersebut untuk: Mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Kata Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Sultra.
Untuk Realisas Anggaran Tahun 2023 untuk belanja Satkel K/L di Prov. Sultra sampai dengan 30 November telah mencapai 7,20 Triliun atau 81,41% dari pagu naik 15,57% dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, salah satu penyumbang terbesar dalam realisasi belanja K/L adalah realisasi proyek strategi nasional contonya pembangunan bendungan ameroro realisasi mencapai 468.92 Miliar atau 78,51% dari pagu, prasarana bidang konektivitas darat mencapai 259,39 Miliar.
Adapun fokus APBN 2024 adalah:
1) Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan;
2) Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural;
3) Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
4) Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah;
5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antargolongan maupun antarwilayah;
Pj. Gubernur Sultra dalam sambutannya nama budaya salam kebajikan Provinsi Sulawesi Tenggara pada kesempatan ini Sebelum saya memulai Saya akan menyampaikan kepada teman-teman melaksanakan. Tadi kita sudah laksankan rapat inflasi yang dipimpin oleh Mendagri Alhamdulillah kita berada pada posisi relatif lebih baik, saya waktu pertama kali datang itu di rangking ke-2 teratas yang di posisinya Maluku Utara posisi dua tertinggi kemudian dalam perjalanannya berada di posisi 10 masih 10 provinsi tertinggi Alhamdulillah kita sudah masuk di tengah sekarang di atas NTT dengan nilai 2,87.
Kemudian yang kedua ada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman secara keseluruhan kita juga, berbicara indeks perkembangan harga di dalam masih peringkat ke-7 yang artinya inflasi kita sudah turun, sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan satu hal pesan yang sederhana untuk natal dan tahun baru mari kita layani masyarakat, jangan sampai nanti harga melonyak diperlukan langkah-langkah operasi pasar dan gerakan pasar murah termasuk juga apabila ada penyimpanan segera lakukan penegakan hukum, layani masyarakat adalah hukum tertinggi. Jadi mari kita satukan hati dan pikiran.
Pada kesempatan ini ada tadi rekomendasi kakanwil dari yang pertama perencanaan yang baik tidak pernah mengkhianati hasil dan yang kedua di dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri di dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam realisasi anggarannya, saya harapkan para pimpinan ataupun kepala perangkat daerah, para Bupati/ Walikota.
Saya akan menyampaikan arahan Presiden RI mengenai pengelolaan APBD di daerah yaitu pertama situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik, kedua dampak perubahan iklim semakin nyata, semakin kelihatan, semakin kita rasakan, ketiga potensi krisis dan potensi resensi tidak semakin mereda, keempat kita harus waspada, hati-hati dan waspada, kelima sudah tidak ada lagi penyerahan DIPA dan TKDD secara manual, sekarang sudah secara digital, keenam gunakan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran, ketujuh kedepankan transparansi dan akuntabilitas, kedelapan eksekusi anggaran sesegera mungkin, kesembilan siapkan antisipasi ketidak pastian, kesepuluh manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan public, kesebelas jaga iklim investasi dan duabelas tahun 2024 merupakan tahun terakhir di pemerintahan ini: optimalkan anggaran.
kemudian arahan Menteri Keuangan RI, mengenai pengelolaan APBD di daerah, yaitu: 1. APBN 2024 mendukung program prioritas, disahkan tepat waktu dengan akuntabilitas dijaga melalui audit BPK, 2. Keluar dari periode pandemi, Indonesia tumbuh kuat dan stabil, berlanjutnya risiko global perlu diwaspadai, agar tidak berdampak pada ekonomi domestic, stabilitas pertumbuhan terjaga disaat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas dan kenaikan suku bunga global, 3. APBN 2024: Mengakselerasi pertumbuhan dengan mewapadai dinamika ketidakpastian global, APBN 2024 disusun dengan asumsi indicator makro yang optimis namun tetap aspada terhadap dinamika yang akan terjadi, 4. Belanja prioritas 2024: mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Mendasari arahan Presiden RI, diharapkan kepada Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna anggaran se-Sultra agar bisa pahami, pedomani, jabarkan dan implementasikan dengan baik arahan Presiden RI yakni antaranya: 1. Implementasikan APBD tahun 2024, dengan memperhatikan perkembangan situasi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, dengan menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi kontijensi/unpredictable seperti kekeringan, banjir, potensi resesi dan 2. Penyusunan penyerahan dan administrasi pertanggungjawaban DIPA dan TKDD agar dilaksanakan dengan mekanisme secara digital.
Lanjut, untuk kuasa pengguna anggaran se-Sultra agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Laksanakan secara disiplin, teliti,tepat alasan dan tepat sasaran
- Laksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tidak menyalahgunakan anggaran
- Anggaran agar dieksekusi sesegera mungkin, pada awal tahun
- Realisasi dan penyerapan anggaran agar dimonitor dan dievaluasi pada setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
Selaku Pj. Gubernur bahwa komitmen moral didasari rasa tanggung jawab yang tinggi segera eksekusi apa upayanya terakhir kita bisa melihat bagaimana pencapaiannya jangan kita hanya terjebak dalam rutinitas visual biasanya. Tahun ini enggak ada masalah, jangan seperti itu ada indikator harapan kita semua nilai kita tinggi.
Kemudian juga yang reformasi birokrasi tingkat tinggi, juga nilai pengelolaan keuangan kita tinggi termasuk juga WTP tinggi sehingga pada akhirnya kita bisa mengajukan remunerasi yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh kabupaten/kota dan sekitarnya pada akhirnya kita dengan bangga mengatakan kita sudah berbuat yang terbaik bagi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Pj. Gubernur Sultra menuju podium untuk penyerahan DIPA secara elektronik dan masing-masing Kepala Daerah bisa mengakses DIPA Tahun Anggaran 2024 menggunakan user dan password sehingga mengunakan aplikasi sakti yang mendampingi Ketua DPRD Sultra dan Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Sultra dan penandatanganan pakta integritas Kepala Sanker Balai Wilayah Sungai, Kepala KKPN Kendari dan Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Sultra dan Pj. Gubernur Sultra menyaksikan penandatanganan pakta integritas. Serta pemberian penghargaan sebagai apresiasi atas pelaporan dan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yaitu peringkat pertama Pemerintah Prov. Sultra yang menerima Plh. Sekda Sultra, peringkat kedua Pemerintah Kota Kendari, peringkat ketiga Pemerintah Kab. KonawePenghargaan atas kinerja penyaluran dan pengelola dana alokasi khusus fisik tahun 2023 peringkat pertama Pemerintah Kab.Muna, kedua Kab.Konawe Kepulauan dan ketiga Pemerintah Kab.Konawe. kemudian penghargaan atas kinerja penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2023 peringkat pertama Pemerintah Kab. Kolaka Timur, peringkat kedua Pemerintah Kab. Buton Utara dan peringkat ketiga Pemerintah Kab. Buton dan diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Sultra didampingi Ketua DPRD Sultra dan Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Sultra. (win/hen)
