KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Ashar menyampaikan bahwa Tamalaki memang menggelar pawai budaya. Namun, ditengah perjalanan ada oknum-oknum yang keluar dari rencana pawai budaya sehingga terjadi bentrokan.
Akan tetapi politikus Golkar ini memastikan bahwa bentrok tersebut bukan pertikaian antar etnis. “Kita harus sama-sama menjaga ini, agar tidak mengembangkan isu itu,” jelasnya saat ditemui di gedung DPRD, Selasa, (21/12).
Terlepas dari itu, tragedi berdarah ini, dirinya orang pertama menuntut pertanggungjawaban kepolisian. “Pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas bentrokan itu, karena telah lalai menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota ini menilai bahwa aneh dilingkup Polda Sultra ada 3 Kapolres berganti, yakin Kapolres Muna, Baubau dan Kapolres Konsel. Di daerah tersebut tidak ada gejolak. Mereka dimutasi.
Anehnya di Kota Kendari yang terjadi gejolak hingga menewaskan warga yang tak bersalah, penanggung jawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Kapolres adem-adem atau tidak dimutasi. “Ini sangat aneh, karena Kapolda tidak melakukan evaluasi terhadap Kapolres Kendari,” tegasnya.
Hal ini memantik rasa penasaran atau pertanyaan sebagai warga Kota Kendari ada apa ditubuh kepolisian. Dimana-mana ketika terjadi konflik atau tragedi yang sudah merenggut nyawa orang maka penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut pasti berganti. “Pasti digeser, karena dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab pengamanannya,” paparnya.
“Ini yang diganti di wilayah-wilayah yang tidak ada apa-apa atau daerah konflik. Tetapi di wilayah konflik Kapolresnya tetap tenang,” sambungnya.
Ini secara pribadi di luar nalarnya sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Melihat ini harus menjadi catatan serius. Karena idealnya pemimpin-pemimpin atau penentu kebijakan apalagi ini berkaitan dengan Kantibmas harus peka dan mereka harus bertanggung jawab. “Sebagai wujud dari tanggung jawab Kapolres harus rela dicopot dari jabatannya.
Menurutnya, Kapolres Kendari lalai mengamankan pawai budaya yang diselenggarakan belum lama ini. Jika mereka siap siaga mengamankan aksi maka dirinya meyakini tidak akan terjadi bentrok. “Akibat kelalaian itulah sehingga bentrok hingga meregang nyawa,” paparnya.
Untuk itu, ia mendorong DPRD secara kelembagaan meminta tanggung jawab kepolisian. Agar ada sikap tegas yang harus diberikan kepada penanggung jawab wilayah dalam hal ini Kapolres jangan hanya tegas terhadap pelaku. “Tetapi petugas keamanan di wilayah ini harus bertanggung jawab. Sehingga sikap tegas Kapolda terhadap Kapolres Kendari kita tunggu. Karena kasus ini adalah kejadian yang terulang,” tutupnya. (p2/c/hen)
