KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Belum lama ini Partai Demokrat melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab), tak terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra). Di Bumi Anoa Sultra ada 17 Kabupaten dan Kota yang menggelar Muscab tersebut.
Namun, dalam Muscab itu Kolaka Utara (Kolut) diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga hasil Muscab tersebut dibatalkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.
Kemudian, Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan untuk melakukan pergantian terhadap Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC). Namun, anehnya Demokrat Sultra tak mengindahkan surat edaran tersebut dan melakukan pergantian pengurus.
Jumarding menjelaskan bahwa dirinya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kolut dalam Muscab tersebut, dan dirinya diusung 11 Ketua DPAC dari 15 Ketua DPAC Kolut. “Anehnya, detik-detik terakhir Demokrat Sultra melakukan pergantian Surat Keputusan (SK) terhadap Ketua DPAC yang mendukung saya. Kemudian diterbitkan SK baru yang walaupun tanggalnya dimundurkan (Tanggal, 02-02-2022 red). Dan dalam SK baru tersebut diketahui ada pengurus PAN yang diangkat jadi Ketua DPAC Demokrat, serta yang bersangkutan adalah Caleg PAN tidak terpilih pada Pemilu 2019,” jelasnya, Sabtu, (05/03).
“Hal ini dilakukan agar untuk mencekal saya, agar tidak menjadi Ketua DPC Kolut,” sambungnya.
Namun, permainan itu tambah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra itu diketahui oleh DPP Demokrat. Dengan demikian, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu membatalkan pelaksanaan Muscab DPC Kolaka Utara, karena DPD Partai Demokrat Sultra tidak mengindahkan AD/ART serta surat edaran DPP tentang pelarangan pergantian DPAC sampai dengan Muscab berlangsung.
Perlu diketahui masih kata Jumarding, ia maju mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Demokrat Kolaka Utara, karena dirinya yakin akan mampu melakukan beberapa hal, yakni:
Pertama, dirinya akan lebih banyak berkontribusi terhadap Partai Demokrat Kolut dengan memberi kebijakan-kebijakan yang positive dan sesuai Mekanisme Organisasi Partai Demokrat.
Dua, ia akan memberikan kebijakan sehingga tidak terjadi kesenjangan di beberapa tingkatan Pengurus Partai, utamanya pada pengurus DPAC sebagai ujung tombak partai
Tiga, memperbaiki pengelolaan keuangan Partai sesuai mekanisme organisasi untuk membangun kekuatan partai di seluruh tingkatan.
Empat, siap mempersatukan semua komponen kekuatan Partai Demokrat di Kabupaten Kolaka Utara untuk Demokrat lebih besar dan jaya.
Lima, kemudian dirimya masih banyak mimpi lainnya dalam rangka membesarkan partai Demokrat. “Kami tiga sekawan yakni, saya sendiri, Rusda Mahmud dan Buhari akan berjuang untuk penegakan demokrasi demi terciptanya kebenaran dan keadilan,” tegas Jumarding.
Sebagai tambahan informasi, H. Jumarding mulai jadi kader Demokrat pada awal tahun 2011 dan masuk sebagai pengurus DPC Demokrat Kabupaten Kolut dengan jabatan Ketua Badan Pengawas. Kemudian, Pemilu 2014 Jumarding mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Sultra dapil V yaitu Kolaka, Kolut, dan Koltim. Kemudian Jumarding meraih suara terbanyak sehingga Demokrat Sultra dapil V meraih dua kursi dari sembilan kursi di DPRD Prov.Sultra.
Awal tahun 2015 Jumarding jadi pengurus Partai Demokrat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sultra dengan posisi jabatan Wakil Ketua DPD. Dan awal tahun 2016 Jumarding mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Prov Sultra sisa masa jabatan periode 2014 – 2019.
Kemudian Pemilu 2019 Jumarding kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Prov Sultra Dapil V (Kolaka, Kolut dan Koltim) dan Jumarding meraih suara terbanyak kedua. Dan diakhir tahun 2020 Jumarding dapat Rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali menjadi Wakil Ketua DPRD Prov Sultra sisa masa jabatan 2019-2024. (p2/c/hen)
