KENDARI.WAJAHSULTRA,COM–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meninjau lokasi pelepasliaran Anoa dan Peresmian Penangkaran Rusa Timur di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Sekaligus meninjau lokasi penanaman 20 ribu bibit mangrove di dekat Masjid Al Alam di Pesisir Teluk Kendari. Dan kegiatan kunjungan ini dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang dipusatkan di Kota Kendari, Sultra, Jum’at (4/2).
Dalam kegiatan peninjauan lokasi penanaman Mangrove, Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar didampingi oleh Ketua PWI Pusat Atal Depari Sembiring, Ketua PWI Sultra Sarjono, Sekda Kota Kendari Nahwa Umar dan sejumlah pengurus PWI Sultra.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) RI Siti Nurbaya Bakar saat diwawancara oleh awak media usai mengecek lokasi penanaman mangrove mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka mengecek kesiapan dua kegiatan tersebut.
“Saya hari ini berkunjung ke Taman Nasional Rawa Aopa, kemudian disitu ada juga pusat penangkaran rusa dan ada rencana untuk pelepasan Anoa ke alam,”ungkapnya.
Lanjutnya, kemudian hari ini, saya ke lokasi penanaman mangrove ini, untuk menyiapkan bersama Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk penanaman mangrove, karena sudah beberapa tahun sejak tahun 2019, PWI itu sangat kuat komitmennya dalam kaitannya soal lingkungan.
“Dan kita sudah menanam bersama-sama PWI di Kalimantan Selatan dan juga dibeberapa daerah termasuk di Provinsi Riau dengan PWI Riau,”jelasnya.
Sambungnya, saya kira buat pemerintah hal ini sangat positif dan kami sangat mendukung serta kami juga berterima kasih atas dukungan jurnalis selama ini, karena jurnalislah yang membangun komunikasi publik yang mudah dipahami rakyat.
“Yang ahli hanya pers, yang jago-jagoan memberikan komunikasi, membangun komunikasi yang baik kepada rakyat hanya jurnalis yang paham,”ujarnya.
Kata Siti Nurbaya, saya bersama jajaran Kementerian dan Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membantu persiapan ini, dan ini merupakan inisiatif dari PWI.
“Pada dasarnya sih, beberapa tempat yang harus kita tanam mangrove, maka kita harus deforestasi, daripada ribut saja soal deforestasi, entah dari mana-mana yang ributkan deforestasi, saya kira lebih baik untuk Indonesia, ya kita bangun aja wilayah kita sendiri, negara kita sendiri, kita bangun daerah-daerah yang harusnya berhutan, tetapi yang masih terbuka, ya kita tanam aja, biar kembali jadi hutan, dan itu jauh lebih baik,”
“Dan ini lokasi yang baik menurut saya, dan ini ada jalannya yang belum selesai sampai di ujung, kalau nanti bapak Presiden datang kan, bisa dilaporin sama Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota, pasti dapat perhatian dari Bapak Presiden RI Joko Widodo,”pungkasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitas Hutan dan Lahan, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara, Charles menambahkan bahwa dalam kegiatan ini selain akan ditanam mangrove sebanyak 20 ribu bibit, juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan percepatan rehabilitasi mangrove.
“Jadi bibit mangrove yang akan ditanam sebanyak 20 ribu bibit mangrove, dan persiapannya kami sudah siapkan pembibitan di Kampong Bakau Kendari dan siap kita akan tanam diareal yang luasnya kurang lebih 4 hektar ini,”ujarnya.
Lanjutnya, dan kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN), kita mengambil locus disini dengan tujuan untuk kampanye penanaman mangrove di seluruh Indonesia. Dan dalam kegiatan ini, juga akan diikuti dengan penandatanganan komitmen oleh 9 Gubernur untuk mendukung percepatan rehabilitasi mangrove.
“Jadi yang hadir ada 9 Gubernur di wilayah BRGM di seluruh Kalimantan, sebagian Sumatera dan Papua,”bebernya.
Sambungnya, kita di Sultra ini, bukan termasuk wilayah BRGM, tapi karena kita punya potensi mangrove yang cukup, sehingga kita juga memang punya komitmen yang besar untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini.
“Tentunya harapan kami, upaya rehabilitasi mangrove ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat luas, bahwa mangrove itu adalah ekosistem yang penting untuk kita pertahankan bersama-sama,”
“Bahkan kita sudah lihat itu seperti Kampong Bakau itu, itu menjadi bernilai karena ada mangrove disitu, bayangkan kalau disitu tidak ada mangrovenya, mungkin tidak ada orang yang datang makan disitu, jadi itu adalah salah satu contoh nyata, dan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, bahkan kita inginkan ada rehabilitasi mangrove secara swadaya oleh masyarakat, bagaimana pekerjaan ini bisa kita kerjakan sama-sama,”tutupnya.
Untuk diketahui, sesuai laporan panitia workshop Mangrove di Hotel Indonesia pada (20/1/2022) lalu, akan ada 10 Provinsi yang akan menandatangani kesepakatan percepatan rehabilitasi mangrove yakni Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Provinsi Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Bangka Belitung (Babel), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).(IMR/hen).
