KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., mengikuti sekaligus ikut berbicara pada pertemuan video conference yang juga diikuti Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sultra Arjaya Dwi Raya, Sekretaris Daerah Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si., dan Direktur Bank Sultra Abdul Latif.
Sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua MPR-RI Dr. Ahmad Basarah, M.H., Anggota DPR-RI H. Muhidin Mohamad Said, SE., MBA., Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, MPA., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH., SU., MIP., ikut hadir secara langsung ataupun tidak.
Juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D., Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, SE., M.Sc., Ph.D., Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo SE, MSc, Ph.D., Ketua Komisi Pemberantan Korupsi Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si., Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA., Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., dan Wail Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, SE., MBA.
Gubernur Ali Mazi dalam kesempatannya berbicara, menyatakan apresiasi yang luar biasa akan lahirnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Ada program kerja di tahun 2022 ini kerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan bank-bank swasta, bank BUMN yang ada di Sulawesi Tenggara ini dalam rangka memperkuat UMKM di 2022 ini. Di samping itu juga ada Ekonomi Hijau (Rendah Karbon), inilah salah satu program-program Pemerintah Sulawesi Tenggara,” kata Gubernur Ali Mazi.
Semoga di tahun 2022 ini, kata Gubernur Ali Mazi, bahwa kinerja OJK dan pertumbuhan ekonomi kita sesuai program Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, DK.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pentingnya sinergi dan perkuat kolaborasi seluruh pihak untuk terus menjaga sektor jasa keuangan dan mengawal pemulihan ekonomi nasional. Hal ini, Menkeu sampaikan pada acara Silaturahmi Virtual Tahun Baru 2022 Sektor Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada Selasa 4 Januari 2022.
“Pertama, tentu adalah terus mengawal pemulihan ekonomi. Sama seperti tema di dalam APBN kita yaitu mendukung pemulihan ekonomi dan terus mendukung reformasi perekonomian. Jadi, saya harap OJK dalam menjalankan tugas fungsinya yaitu menjaga sektor jasa keuangan agar terus suistainable dan stabil secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel serta melindungi masyarakat, juga bersinergi untuk terus memulihkan ekonomi dan mendukung reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan transformasi ekonomi yang makin produktif dan kompetitif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tantangan pandemi pada tahun 2020-2021 lalu yang juga menyentuh sektor keuangan telah berhasil ditangani secara baik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama OJK, Bank Indonesia dan LPS dalam forum KSSK bahu-membahu untuk bersama-sama menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah gejolak pandemi.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang harus diwaspadai. Perubahan iklim, perkembangan ekonomi digital, dan lingkungan global yang dinamis juga merupakan tantangan yang harus dihadapi.
“Ini tantangan yang tidak mudah dan tentu kedepan komunikasi sinergi kolaborasi antara OJK dengan Pemerintah Bank Indonesia dan LPS dalam forum KSSK, maupun antara OJK dengan seluruh Pemerintahan yang lain menjadi sangat penting,” lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS dalam forum KSSK bisa bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi secara efektif, handal, dan kredibel. Di sisi lain, KSSK juga terus mendukung formula reformasi yang penting, terutama di sektor keuangan. Menkeu menyebut bahwa reformasi yang komprehensif di sektor keuangan menjadi keharusan, karena masih banyak legislasi sektor keuangan dihasilkan pada masa-masa lalu yang belum mengakomodasi perubahan-perubahan yang dinamis pada saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap agar agenda reformasi sektor keuangan juga terus dikomunikasikan bersama DPR supaya bisa menghasilkan aturan yang komprehensif dan memberikan fondasi kuat, kompetitif serta aman dan stabil bagi sektor keuangan di Indonesia.
“Masih panjang perjalanan kita, namun saya yakin dengan kerjasama yang erat dan baik, insyaallah kita akan mampu untuk terus menjaga dan terus mengawal pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” tutup Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)
