Gubernur Ali Mazi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual di Jalan Medan Merdeka Utara, 24 Oktober 2022.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan 10 solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah. Nampak hadir mendampingi Menteri Dalam Negeri di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dan Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono.

“Yang pertama adalah masalah pengendalian inflasi. Tolong benar-benar jadikan isu yang prioritas, saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki banyak sekali problem di wilayah masing-masing, tapi isu inflasi sama seperti mengatasi pandemi, naikkan menjadi isu nomor satu,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Solusi pengendalian kedua, kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yakni tentang pentingnya komunikasi publik. Pemerintah daerah, menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, jangan sampai salah dalam penyampaian atau berkomunikasi sehingga membuat kepanikan di tengah masyarakat. “Upayakan masyarakat tetap tenang,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, lagi.

Kemudian, ketiga, daerah juga diminta mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tim diminta agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi serta tugas, juga melaksanakan rapat koordinasi secara rutin.

Keempat, daerah juga diminta mengaktifkan Satuan Tugas Pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh Kementrian Dalam Negeri terkait harga dan ketersediaan, termasuk jika masalah distribusi.

Berikutnya, kelima, pemerintah daerah perlu mengawasi dan bantuan pengawasan dari penegak hukum terkait subsidi bahan bakar minyak tepat sasaran. Keenam, Gerakan Penghematan Listrik perlu dilakukan. Pemerintah Daerah perlu mengimbau masyarakat agar secara cermat menggunakan listrik.

Rakor Inflasi Kemendagri_Kemendagri

Rakor Inflasi Kemendagri_Pengendalian Pangan

Rakor Inflasi Kemendagri_Pengendalian Inflasi

Rakor Inflasi Kemendagri_Mendagri

Rakor Inflasi Kemendagri_Mendag

Rakor Inflasi Kemendagri_Kepala BPS

Ketujuh, Gerakan Tanam Pangan cepat panen perlu digalakkan sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan tersebut perlunya inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Kedelapan, pemerintah daerah juga perlu melakukan kerja sama antar daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan seluruh komoditas strategis, dimana daerah yang kekurangan bisa mengambil komoditas ke daerah yang surplus. Selain itu kerja sama antar daerah juga dibutuhkan terkait transportasi distribusi komoditas.

Kesembilan, pemerintah daerah diminta untuk mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial seperti Belanja Tidak Terduga, Bantuan Sosial, Anggaran Desa, Relokasi Dana Alokasi Umum, dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat. Terakhir, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia diminta mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten kota.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pandemi Covid-19, membuat semua negara termasuk Indonesia menghadapi krisis kesehatan. Indonesia patut bersyukur, di mana masih bisa mengendalikan Covid-19 dan survive secara ekonomi, dan terbukti, ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik. “Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.

Selain itu, perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berlangsung juga berdampak terhadap perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Apalagi diketahui Rusia dan Ukraina adalah produsen komoditas minyak, gas alam dan gandum.

Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono, dalam paparannya berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan Semester I Tahun 2022 ini, menunjukkan adanya perbaikan sampai dengan Semester II Tahun 2022. “Menjadi catatan agar kita terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi. Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah melaksanakan monitoring dan evaluasi masalah inflasi tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Inflasi salah satu masalah global yang menjadi perhatian seluruh dunia, salah satunya isu dampak Covid-19 sehingga berdampak cukup tinggi terhadap kenaikan barang dan jasa. (Ilham/hen)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img