Gubernur Ali Mazi Memberi Arahan Pada Rapat Koordinasi Nasional TPID

KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Aula Merah Putih, Kendari 18 Agustus 2022.

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tempo hari, saat ini perekonomian global sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini didorong oleh berbagai krisis yang terjadi akibat ketegangan geopolitik global, seperti krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan, ditengah pemulihan ekonomi yang sedang terjadi pasca terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini diperkirakan dapat membawa kita ke kondisi stagflasi, yakni pertumbuhan ekonomi yang kian melambat bahkan terkontraksi ditengah peningkatan inflasi secara berkesinambungan.

Namun demikian, secara nasional Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan lepas dari ancaman situasi geopolitik, dan tercermin dari Pertumbuhan Ekonomi yang tetap positif. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2022 tercatat di angka 5,44 persen.

“Di sisi lain, Inflasi Indonesia mencapai 4,9 persen, berada di bawah rata-rata Inflasi ASEAN yang berada diangka 7,0 persen dan di bawah rata-rata inflasi negara maju yang berada diangka 9 persen,” kata Gubernur Ali Mazi.

Hal yang patut di syukuri dan dibanggakan, bahwa di tengah risiko Pelemahan Ekonomi Global dan Tekanan Inflasi yang Meningkat, Sulawesi Tenggara mencatatkan pertumbuhan yang konsisten tinggi dan Resilien (kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit). Perkembangan tersebut tercermin dari Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 yang mencapai 6,09 persen, lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,44 persen.

Kendati demikian, Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan yakni kenaikan inflasi selama beberapa bulan ke belakang, utamanya didorong oleh kenaikan harga Administrasi Komoditas yakni harga jasa angkutan udara dan kenaikan harga komoditas pangan yang bergejolak, yakni Cabai Merah dan Bawang Merah. Kenaikan harga tersebut menyebabkan inflasi pada bulan Juli 2022 sebesar 2,08 persen atau secara tahunan sebesar 5,98 persen. Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama karena tingginya inflasi berdampak langsung pada masyarakat, mengingat mayoritas pengeluarannya digunakan untuk konsumsi.

Sebagai langkah mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tenggara, saya mengajak kita semua yang tergabung sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bersama menunjukkan langkah nyata dalam pengendalian inflasi, antara lain :

Terus memperkuat Sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan memperkuat Koordinasi Antar OPD melalui pertukaran data (Pasokan, Kebutuhan, dan Harga) sebagai Dasar Kebijakan Pengendalian dan Mitigasi Kejutan Pasokan.

Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) pemenuhan pasokan komoditas hortikultura sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah dilakukan beberapa KAD intra daerah, yakni Kota Kendari dan Kota Baubau (Komoditas Ikan Segar), serta Kota Kendari dan Kabupaten Muna (Komoditas Sapi), yang terbukti mampu menstabilkan gejolak harga komoditas tersebut, sehingga kedepan diharapkan terjadi perluasan KAD lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Meningkatkan produksi Cabai Merah dan Bawang Merah yang terus-menerus menjadi penyumbang inflasi Sulawesi Tenggara sebagai Program Percepatan Pengendalian Inflasi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hal ini dapat diwujudkan dengan mendorong kegiatan pertanian perkotaan (penanaman komoditas di pekarangan rumah) serta pertanian digital terintegrasi, khususnya untuk Komoditas Cabai Merah dan Bawang Merah.

Secara konsisten melaksanakan Operasi Pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas hortikultura ditengah risiko kenaikan harga yang lebih tinggi dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Mendorong terbentuknya Pasar Digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga komoditas antar daerah, dan

Pemanfaatan Pasar Tani untuk mempermudah produsen menjual langsung hasil produksinya langsung kepada konsumen dan memotong rantai distribusi, sehingga dapat menjaga harga komoditas.

“Di sisi lain, kita juga perlu mengakselerasi Ekonomi Keuangan Digital guna mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Saat ini, Digitalisasi Pemerintahan Daerah di Sulawesi Tenggara semakin meningkat ditunjukkan dengan beberapa program unggulan seperti perluasan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi di Kota Kendari dan Kota Baubau termasuk Launching 7 Pasar S.I.A.P (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) QRIS diantaranya 1 Pasar Tani Kota Kendari,” kata Gubernur Ali Mazi, lagi.

Digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi didorong oleh Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, serta akuntabel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi yang dilakukan terbukti dapat mengurangi kebocoran PAD, sehingga perlu terus didorong oleh pemerintah.

Terdapat beberapa hal yang dapat ditempuh untuk peningkatan ETPD di wilayah Sulawesi Tenggara, antara lain :Meningkatkan Kualitas Pelaporan dengan menunjuk ASN yang berdedikasi dan kompeten untuk pengolahan data dan informasi sekaligus pelaporan di website p2dd.go.id.

Memperluas ETPD Diseluruh Kanal Penerimaan Pemerintah Daerah, Baik Pajak maupun Retribusi dan melaporkan progress elektronifikasi tersebut secara konsisten.

Mendorong Perbaikan Infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi digital.

Quick Wins (Program Percepatan) Digitalisasi Pemerintah Daerah, antara lain dengan :

Migrasi rekening tabungan ASN ke mobile banking dari bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),

Membangun ekosistem digital dengan mendorong penggunaan Transaksi Non Tunai seperti mobile banking dan QRIS kepada pelaku usaha berbasis komunitas, sekolah, dan tempat ibadah,

Mendorong BPD selaku RKUD untuk mempercepat akselerasi mobile banking QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, dan

Mendorong implementasi Sistem Informasi Transaksi Keuangan Pemda yang Terintegrasi sehingga mempermudah proses pelaporan.

“Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan menjadi keniscayaan tanpa sinergi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya berharap kepada semua unsur TPID senantiasa berkomitmen untuk menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama,” kata Gubernur Ali Mazi.

Demikian pula dengan langkah digitalisasi yang diharapkan dapat mewujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang lebih luas di wilayah Sulawesi Tenggara, sehingga menjadikan seluruh Kabupaten/Kota serta Provinsi Sulawesi Tenggara dikategorikan sebagai Pemda Digital.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bersatu padu untuk mendukung Sulawesi Tenggara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seraya mengendalikan gejolak inflasi sehingga terlepas dari ancaman krisis, Guna Mendukung Perekonomian Nasional untuk Indonesia Maju,” kata Gubernur Ali Mazi.

Hadir pada acara ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Doni Septadijaya, selaku Wakil Ketua TPID Prov. Sultra; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, selaku Ketua Harian TPID Prov. Sultra; dan para Anggota TPID di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Inflasi Indonesia

Inflasi Indonesia pada akhir Juli 2022 menembus level 4,94 persen secara year on year (yoy). Pada beberapa daerah, inflasi melejit hingga di atas 8 persen. Jambi dengan realisasi inflasi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,7 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen. Presiden Joko Widodo meminta agar Kepala Daerah, baik Gubernur dan Bupati/Walikota saatnya berhati-hati.

“Tolong hati-hati, ini dilihat secara detil penyebabnya apa,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 TPID, Kamis 18 Agustus 2022.

Presiden Joko Widodo menuturkan, kondisi dunia kini sedang tidak normal. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai. Selanjutnya ada perang Rusia dan Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasok dan lonjakan inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter oleh negara maju. “Sekali lagi ini dunia pada keadaan yang tidak normal. Sehingga harus bekerja makro, mikro dan detil angka angka harus tahu,” jelas Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan kepala daerah harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5 persen. Inflasi penting karena menyangkut perut orang banyak. (ilham/hen)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img