Gubernur Ali Mazi Jadi Nara Sumber Acara Dialog Interaktif dalam Memperingati Hari Nusantara

KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Gubernur  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menjadi nara-sumber pada acara Dialog Interaktif dalam Memperingati Hari Nusantara, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari, 7 Desember 2022.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan

kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:

LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA

Pilar Pertama : Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

Pilar Kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar Ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan

membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar Keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan

Pilar Kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Makruf Amin di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.

KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Untuk itu, Dialog Khusus Hari Nusantara dengan tema “Bidang Kelautan sebagai Arus Utama Pembangunan Nasional” dilaksanakan pada Rabu, 7 Desember 2022, berlangsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dialog ini menghadirkan: Gubernur H. Ali Mazi, SH – Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi., M.Sc – Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, H. Abdurrahman Shaleh – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, dan Prof. Ir. H. La Sara – Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton

 

Hari Nusantara

Gubernur Ali Mazi mengungkapkan, peringatan Hari Nusantara setiap 13 Desember bertujuan untuk menjadikan laut sebagai arus utama pembangunan nasional. Pada tahun 2022 ini, perayaan Hari Nusantara akan diketuai oleh Kementerian Investasi/BKPM sebagai Ketua Pelaksana Pusat dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Pelaksana Daerah dan juga tuan rumah.

“Tujuan Hari Nusantara adalah untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional dan dapat mengelola potensi sumber daya alam maritim untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Ali Mazi.

Dan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, juga meminta para penyelenggara untuk menyiapkan rangkaian kegiatan dan acara puncak peringatan Hari Nusantara 2022 dengan optimal.

“Saya minta Pelaksana Pusat dan Pelaksana Daerah melaksanakan peringatan Hari Nusantara tahun 2022 dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan Rangkaian

kegiatan menuju acara puncak dan bertanggung jawab atas suksesnya acara peringatan Hari Nusantara tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, di antaranya tema dan logo dari Hari Nusantara 2022. “Saya juga minta Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemkab Wakatobi secara spesifik bertanggung jawab terhadap lokasi dan persiapan di lapangan, dengan berkoordinasi secara dekat dengan Pelaksana Pusat,” tambah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, juga meminta dukungan dari K/L lainnya dalam peringatan Hari Nusantara 2022 karena kegiatan ini merupakan program strategis dan pelayanan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta menjajakan potensi/ikon daerah untuk mendukung program prioritas nasional.

Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun berawal dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaya. Deklarasi Djuanda tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Deklarasi ini dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan adanya Deklarasi Djuanda tersebut, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2.

Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 kemudian ditetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai “Hari Nusantara“, dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun.

ITK Buton Menjadi Gerbong

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara, Alvin Akawijaya Putra mengajak seluruh masyarakat di daerah ini khususnya kaum pemuda untuk bangga terhadap kekayaan bahari kepulauan. “Saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya kaum pemuda untuk bangga terhadap kekayaan bahari kepulauan yang ada di Bumi Anoa.”

Ketua Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh ini menyampaikan setelah ditetapkannya Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Wakatobi sebagai lokasi peringatan Hari Nusantara Tahun 2022.

Bahkan menurutnya, momentum tersebut sangat penting bagi daerah untuk mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah pusat. Alvin Akawijaya Putra menilai adanya peringatan Hari Nusantara Tahun 2022 yang berlokasi di Wakatobi, tentu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya yang berada di daerah peringatan tersebut, sebab pemerintah pusat langsung mengintervensi pembangunan jalan dan jaringan telekomunikasi. “Semoga melalui intervensi ini, masalah signal dan jalan rusak bisa teratasi di Kabupaten Wakatobi.”

Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Alvin Akawijaya Putra juga mengakui, adanya Hari Nusantara yang jatuh setiap Tanggal 13 Desember melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, seolah sejalan dengan tekad Yayasan Sultra Raya Dua Ribu Dua Puluh dalam membangun peradaban bidang kelautan dan perikanan di Bumi Anoa, yakni melalui keberadaan Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton khususnya dalam pendidikan. “Seperti yang disampaikan Ketua Pelaksana Pusat yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa salah satu tujuan dari Hari Nusantara

adalah bagaimana menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional dan segala potensinya dapat diolah demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Alvin Akawijaya Putra.

Hal ini, lanjut Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Alvin Akawijaya Putra, sejalan dengan tekad ITK Buton menjadi gerbong dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang handal, untuk menumbuh kembangkan sektor kelautan dan perikanan Sultra, yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik dan maksimal.

Sejalan hal tersebut, lanjut Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Alvin Akawijaya Putra, sebagai pemuda Sulawesi Tenggara yang mengharapkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dirinya memberikan apresiasi tinggi terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah penyelanggaraan Hari Nusantara Tahun 2022.

Mengingat salah satu tujuan lain Hari Nusantara yakni bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa bahari di Negara Kepulauan dan untuk mengimplementasikan model percepatan pembangunan lintas sektor yang terintegrasi di daerah. (Ilham/hen)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img