KENDARI,WAJAH SULTRA,COM–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Inflasi Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari, 14 April 2023.
Hadir dalam rapat kali ini; Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara: Kapolda Sulawesi Tenggara; Kajati Sulawesi Tenggara; Danrem 143 Halu Oleo; Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Doni Septadijaya; Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Agnes Widiastuti, S.Si., ME.,; Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara, Ermin Tora; Para Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara, selaku Ketua TPID di wilayah masing-masing; Para Kepala OPD se-Sulawesi Tenggara, dan segenap Anggota TPID se-Wilayah Sulawesi Tenggara.
“Mengawali arahan ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bapak/ibu atas kesediaannya hadir pada Rapat Koordinasi Inflasi se-Sultra. Juga kepada rekan-rekan media yang meliput,” kata Gubernur Ali Mazi membuka acara koordinatif tersebut.
Masih dalam suasana Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriyah / 2023 Masehi, Gubernur Ali Mazi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadan, khususnya umat muslim yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa diterima dan diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala, Aamiin.
Inflasi Tahunan Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,58 persen, yang sebagian besar didorong oleh inflasi pada kelompok transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nilai tersebut merupakan inflasi tahunan tertinggi secara nasional pada Triwulan I 2023, sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait di Sulawesi Tenggara. Upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan tidak hanya di level provinsi, namun juga perlu dilaksanakan secara intensif dan meluas di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
“Saya mengapresiasi langkah TPID di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah proaktif merespons kenaikan inflasi tersebut, melalui berbagai
kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah, operasi pangan, peningkatan produksi pangan, kerja sama antar daerah, realisasi dana BTT dan upaya-upaya lainnya, sesuai dengan enam langkah konkret pengendalian inflasi sebagaimana arahan Kemendagri,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Upaya-upaya tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik, di antaranya dibuktikan dengan capaian deflasi bulanan pada bulan Januari dan Februari tahun 2023, serta inflasi bulanan yang relatif rendah pada bulan Maret 2023, di tengah bulan ramadhan yang secara historis mendorong peningkatan harga. Namun, kewaspadaan harus terus dijaga dengan mempertahankan kerja keras yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi kedepan, terutama di tengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan pada Idul Fitri 2023.
Ancaman inflasi di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari masih tingginya Indeks Pergerakan Harga (IPH) di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, dimana tiga kabupaten dari 10 kabupaten/kota tercatat dengan kenaikan IPH tertinggi nasional pada minggu kedua bulan April 2023, yakni Konawe, Buton Tengah, dan Konawe Kepulauan.
Menyikapi ancaman inflasi di atas, serta menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk melaksanakan usaha yang lebih keras, dan lebih
berdaya guna dalam pengendalian inflasi, maka terdapat sejumlah potensi risiko inflasi yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :
Kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat secara umum pada Idul Fitri sesuai dengan pola konsumsi masyarakat
Tinggi dan mulai mengalami kenaikannya beberapa komoditas strategis, yakni:
tingginya tarif angkutan udara dampak peningkatan permintaan menyambut HBKN Idul Fitri dan hari libur panjang
masih tingginya harga beras terutama di tingkat pengecer
masih tingginya harga minyak goreng seiring dengan masih belum optimalnya distribusi minyak goreng curah dan kemasan sederhana Minyakita
potensi kenaikan harga ikan akibat mulai berkurangnya hasil perikanan di tengah meningkatnya permintaan pada Idul Fitri
kenaikan harga pangan dan pangan olahan secara umum akibat kecenderungan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menghentikan kegiatan produksi dan bisnisnya untuk merayakan Idul Fitri.
Peningkatan risiko tindakan ilegal ataupun tindakan oportunis di pedagang ataupun distributor dalam mendistribusikan sejumlah komoditas strategis, seperti LPG, BBM subsidi, beras, minyak goreng, dan komoditas lainnya.
Sebagai upaya konkret memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi, sebagai berikut:
Menjaga Frekuensi Operasi Pasar atau pasar murah dan sidak pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas;
Meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan Satgas Pangan untuk:
menjaga operasi pasar yang bebas pungli, dan berdampak pada masyarakat luas;
menjaga distribusi LPG 3 kg, BBM subsidi, minyak goreng, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang lancar, sesuai tujuan, dan terhindar dari oknum tidak bertanggung jawab;
menjaga kualitas bahan pangan dan komoditas lainnya sesuai ketentuan, di antaranya mencegah dan menghentikan dilakukannya pengoplosan minyak goreng ataupun penggunaan pestisida berlebihan pada bahan pangan
Memastikan pasokan komoditas pangan dari luar Sulawesi Tenggara dengan permintaan tinggi pada HBKN Idul Fitri, seperti daging sapi, telur, dan daging ayam ras agar dapat melalui bongkar muat dengan lancar;
Mendorong realisasi belanja sosial dan Belanja Tidak Terduga (BTT) di level provinsi hingga kabupaten/kota dan memastikan program pengendalian inflasi sesuai ketentuan dengan bantuan bimbingan teknis dari inspektorat, instansi vertikal maupun Forkompinda;
Meningkatkan komunikasi efektif melalui berbagai publikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri, antara lain:
intensifikasi publikasi kegiatan Extra Effort Kepala Daerah maupun Forkopimda terkait dengan pengendalian inflasi,
publikasi penetapan dan penyebarluasan informasi terkait HET beberapa komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga di lokasi-lokasi strategis.
kampanye belanja bijak dan berdagang berkah melalui berbagai media massa dengan menggandeng institusi keagamaan (MUI dan pesantren).
“Akhirnya, kembali saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa upaya pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi keniscayaan tanpa adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, marilah kita terus menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah, agar kita dapat terlepas dari ancaman krisis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk kontiribusi dalam membangun daerah Sulawesi Tenggara tercinta,” kata Gubernur Ali Mazi mengakhiri pemaparannya.
Enam Kebijakan Kemendagri
Gubernur Ali Mazi mengatakan, dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H, terdapat 6 kebijakan Kemendagri:
dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama Posko Pemda gabung dengan Posko Forkompinda,
kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan Satpol PP serta Dinas Kebersihan,
pengaturan dan kesiagaan untuk tempat wisata (kebun binatang, pantai, taman kota),
pengaturan pasar tumpah agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas,
pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik, dan
pemerintah daerah agar siaga dalam mengantisipasi bencana (alam dan non alam), termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.
Komoditas utama yang memengaruhi perubahan indeks perkembangan harga (IPH), pada Minggu pertama April 2023 yakni beras dan telur merupakan dua komoditas yang memberi andil kenaikan harga, IPH beras mengalami kenaikan di 42 kabupaten/kota, dan penurunan di 73 kabupaten/kota, sementara IPH telur ayam ras mengalami kenaikan di 42 kabupaten/kota serta penurunan di 23 kabupaten/kota, sehingga penurunan terbesar berada di komoditas cabai merah terjadi di 221 kabupaten/kota. (Ilham/hen)
