KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dan OPD lingkup Pemkot Kendari, yang seharusnya berlangsung di gedung DPRD Rabu 26 Agustus 2020, berakhir chaos. Pasalnya para legislator mendapati WhatsApp dari Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar yang mereka anggap merendahkan fungsi DPRD.
WhatsApp yang diributkan itu berbunyi “Assalamualaikum Kpd Yth. Para Kpl OPD, dengan ini kami sampaikan agar kiranya dalam pembahasan anggaran di Banggar baik Perubahan APBD 2020 maupun APBD 2021 tidak lagi mengajukan kebutuhan anggaran masing-masing OPD di Forum pembahasan dengan DPRD. sekiranya masih terdapat hal-hal yg ingin di komunikasikan silahkan ke ktr induk Walikota diruang Sekda. Demikian kami sampaikan. Ttd Sekda,”.
Salah seorang Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, La Ode Muhamad Rajab Jinik mendapat pesan tersebut sejak Selasa, 25 Agustus malam. Sehingga dalam rapat banggar dan OPD yang berlangsung kemarin, ia “mengamuk “ seolah melampiaskan amarahnya.
Menurutnya Nahwa Umar telah melecehkan fungsi penganggaran yang dimiliki DPRD. “Beredarnya WhatsAppIbu Sekda itu sangat menyayat hati kami sebagai DPRD, karena Dewan bekerja atas aturan dan Undang-undang,” jelasnya saat rapat Banggar, Rabu, (26/08). “Jika OPD sudah tidak bisa mengusulkan anggaran di DPRD, ngapain datang di DPRD lebih baik konsultasi saja di Pemkot Kendari. Bikin aja sendiri nggak usah bawa di DPRD kalau DPRD tidak dihargai lagi sebagai lembaga yang mempunyai marwah yang sama sama bekerja berdasarkan UU,” tegasnya.
Perlu diketahui tambahnya, pembahasan di banggar itu merupakan hasil dari pembahasan di Komisi yang nantinya akan menjadi dasar pembetukan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun dengan beredarnya WhatsApp tersebut dirinya sudah tidak sepakat. “Berarti kita di DPRD ini hanya menjadi stempel Pemkot Kendari, tidak ada lagi marwahnya, padahal kita bekerja sesuai dengan UU,” paparnya.
DPRD kata Rajab, bukan bawahan Pemkot Kendari begitupun sebaliknya. Yang harus dipahami tambahnya, DPRD dan Pemkot Kendari merupakan mitra sejajar dan bekerja bersama. “Saya pribadi menilai DPRD sudah tidak ada fungsinya sama sekali, padahal Dewan bekerja berdasarkan fungsinya. Berati pemkot sudah mengambil fungsi penganggaran kita,” urainya.
Ia kembali menegaskan, bahwa wakil rakyat bekerja berdasarkan UU bukan kemauan pribadi. “Timbul pernyataan apakah Sekda ini tahu UU atau tidak sama sekali. Karena lagi lagi kita bekerja sesuai UU. Buat apa saya habiskan waktuku untuk pergi rapat dengan OPD di Komisi kalau bahasanya Sekda seperti itu,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini mendesak Pemkot Kendari untuk meminta maaf secara terbuka di media maupun saat rapat dengan DPRD. “Jika tidak, maka ini akan menjadi masalah serius, karena di DPRD akan muncul gejolak-gejolak,” urainya.
Selain itu, ia menjelaskan, dirinya dilantik Gubernur atas perintah Kemendagri sebagai legislator bukan Sekda atau Wali Kota, Sulkarnain. “Jadi saling menghargai, supaya bagus ke depannya. Kita ini sama-sama memikirkan masyarakat. DPRD mempunyai konstituen Pemkot juga mempunyai Konstituen. Kita 35 orang DPRD, Wali Kota sendirinya hasil pilihan masyarakat. Sekda dan OPD itu jabatan karir,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar saat dikonfirmasi malah balik bertanya tentang isi pesannya.
Menurut Nahwa, tidak ada yang salah dari pesan tersebut. “Saya kirim WhatsApp itu ke kepala OPD, saya selaku Sekda yg juga Ketua Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD) dan juga selaku Pimpinan tertinggi ASN yang tentunya selaku atasan langsung ke kepala OPD dimana letak kesalahannya,” ungkapnya.
Dirinya mengaku tidak pernah mencampuri urusan DPRD. Ia hanya mengurus OPD Pemkot Kendari. “Pertanyaannya WhatsApp itu saya tujukan ke DPRD kah atau untuk kepala OPD? Kenapa harus minta maaf. Makanya saya tanya dimana salahnya WhatsAppku,” tutupnya. (p2/hen)
