Diduga Lakukan Penambangan Tanpa Miliki IUP dan IPPKH, APH Diminta Tindak Tegas PT ITM

KENDARI, WAJAH SULTRA, COM–PT ITM diduga melakukan penambangan ilegal di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Pasalnya, perusahaan tambang itu melakukan aktifitasnya di antara lahan IUP PT Bumi Karya Utama (BKU) dan PT Konawe Nikel Nusantara (KNN).

Diketahui pihak PT. ITM sebelumnya telah diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH), namun perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu belum ada penindakan.

Ketua Bidang Advokasi dan Ham forum pemerhati rakyat Sultra, Wawan mengatakan dugaan kegiatan ilegal mining terus dilakukan oleh PT. ITM di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

“Kami duga PT. ITM dalam melakukan aktivitasnya tidak memiliki dokumen sebagaimana mestinya, baik IUP maupun IPPKH,” katanya, Senin, (16/10).

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa hal tersebut melanggar sejumlah regulasi yang berlaku.

“Tindakan perusahaan tersebut diduga sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam passal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 moliar,”  bebernya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menduga bahwa PT. ITM sebagai dalang yang memprovokasi warga melakukan aksi demontrasi di PT. BKU.

“Aktivitas PT. ITM sempat terhenti dikarenakan ingin menggunakan jalan hauling PT. BKU namun tidak diizinkan, kemudian pihak PT. ITM diduga memprovokasi masyarakat untuk melakukan penghentian aktivitas hauling PT. BKU kisaran 17 Juli 2023, hingga PT. ITM dilaporkan karena diduga mengahalang-halangi aktivitas pertambangan PT. BKU kemudian sampai proses hukum di Polda Sultra dan sempat berhenti aktivitasnya di karenakan melakukan pertambangan tanpa izin,” sambungnya.

Pihaknya juga menuturkan oronisnya perusahan tersebut diduga mulai beroperasi kembali kisaran tanggal 9 Oktober sempat terhenti karena adanya patroli Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

“Dan kini PT. ITM diduga mulai kembali melakukan aktivitas hingga tanggal 15 Oktober, Mengunakan alat berat jenis Volvo 210S warna hitam kuning yang berada di lokasi milik warga Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan diduga tanpa izin kepada pemilik lahan yang sedang menampung di stok file untuk segera di kapalkan,” tuturnya.

Dan untuk itu pihaknya meminta APH melakukan penindakan terhadap perusahaan tersebut. “Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak terutama APH, kerena diduga telah melakukan pelanggaran,” tandasnya.

Sementara itu dua penanggung jawab PT. ITM, Gafur dan Antoni yang dimintai tanggapannya terkait tudingan tersebut via Whatsapp, SMS dan panggilan telepon belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (Andri/hen)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img