Aparat Penegak Hukum Diduga “Tutup Mata”

KENDARI, WAJAHSULTRA.COM — Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sultra, Beni Rahardjo melalui stafnya Ardi membenarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Roshini Indonesia telah berakhir. “Benar IPPKHnya sudah berakhir dan infonya masih mengurus perpanjangan,” jelasnya melalui pesan whatsAppnya. Rabu, (17/03).

Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Pertambangan (Forkita) Sultra, Randi Saban Dawir mengatakan bahwa PT Roshini Indonesai yang beroperasi di Boenaga Kabupaten Konawe Utara (Konut) diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung padahal IPPKHnya telah berakhir. “Penegak hukum seolah tutup mata dan melakukan pembiaran dengan kejahatan tambang yang dilakukan PT. Roshini. (09/03).

Perlu diketahui tambah Randi bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa pemberian IPPKH oleh Menteri Kehutanan.

Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, telah ditegaskan dengan gamblang pada Pasal 78 ayat (6) UU No.41 Tahun 1999. “Ancaman pidana 10 tahun dan denda 5 miliar. PT Roshini ini jelas melakukan kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat,” tegas Randi.

Selain itu, Randi menjelaskan direktur PT Roshini telah ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan perambahan hutan lindung. “Meski direkturnya telah ditetapkan tersangka namun, PT Roshini ngotot melakukan penambangan. Kami menduga perusahaan tambang tetap melakukan aktivitasnya karena merasa dilindungi atau dibekingi oknum aparat penegak hukum. Dan oknum tersebut diduga mantan jenderal,” ungkap Randi.

Seharusnya PT Roshini tidak boleh melakukan aktivitas pertambangan karena belum ada putusan dari kejaksaan. Namun, faktanya sampai saat ini perusahaan tersebut masih melakukan pertambangan. “Ini jelas telah melanggar aturan yang ada. Seharusnya dilakukan tindakan oleh penegak hukum,” tutup Randi. (P2/c/hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img