KENDARI,WAJAHSULTRA,COM--Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) Sukses melaksanakan dialog publik tentang transparansi tender dalam lelang proyek APBD dan APBN di Sultra serta langkah dan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ketua panitia dialog, Ferdi mengatakan kegiatan ini bertujuan mengedukasi praktek-prektek korupsi, dimana akhir-akhir ini banyak terjadi percobaan korupsi khususnya dalam lelang paket proyek baik APBN maupun APBD.
Maka itu kata dia, perlu penanaman kesadaran dalam diri untuk pencegahan tindak korupsi yang sudah merajalela.
“Proses-proses pembangunan infrastruktur berpotensi korupsi. Baik melibatkan kepala daerah dan pejabat,” ujarnya, Rabu (27/07) malam.
Menurutnya, proses pembangunan infrastruktur kerap menjadi salah satu percobaan praktek korupsi. Beberapa kasus korupsi di Sultra diantaranya berkaitan dengan proyek infrastruktur baik dari APBD maupun APBN.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua AP2 Sultra, Fardin Nage bahwa pemecahan masalah korupsi juga tidak akan efektif jika dilakukan secara general atau hanya di pusat saja. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk melakukan pencegahan.
“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah langkah dari AP2 Sultra mengedukasi mahasiswa berkaitan dengan beragam model korupsi dan upaya pencegahannya,” jelasnya.
Pihaknya tambah dia, mencoba melakukan edukasi melalui kegitan dialog seperti ini.
“Kami capek melakukan demo, kita coba melakukan terobosan baru,”ungkapnya.
Sementra itu Dewan Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi menjelaskan meski sejumlah narasumber tidak hadir pihaknya sangat bersyukur karena semua proses kegiatan berjalan baik dan lancar.
Dirinya sangat menyayangkan sejumlah narasumber yang tidak hadir tersebut, dia antaranya pihaknya Kejaksaan Tinggi dan juga Pemprov Sultra.
“Kami sangat menyayangkan Kejati Sultra dan BLP Sultra tidak menghadiri undangan dialog kami, padahal ini sebuah solusi yang kami tawarkan, bagaimana menghilangkan stigma fee 10 persen dari tiap proyek yang di terima oleh oknum-oknum Kadis, atau menghilangkan lainya terkait proyek yang baru masuk tahap perencanaan tapi pemenangnya sudah ditetapkan lebih awal,” urainya.
Untuk itu, ia berjanji akan turun untuk menggelar aksi serta mencari tau apakah pihak Kejati ikut bermain dalam kecurangan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau serius ikut menangani dan mendampingi pekerjaan yang dianggarkan melalui APBN maupun APBD. (Andri/hen)
