KENDARI,WAJAH SULTRA, COM–Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan stake holder terkait, tekanan inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Pada Juni 2023, inflasi gabungan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 5,32 persen secara tahunan, masih berada di atas target inflasi 3 persen ± 1 persen. Jika dilihat sepanjang tahun, inflasi Sulawesi Tenggara hingga Juli 2023 masih tercatat sebesar 1,62 persen, masih terjaga seiring dengan berbagai langkah proaktif pemerintah untuk menjaga kestabilan inflasi. Namun demikian, beberapa tantangan global perlu terus diwaspadai agar dapat mencapai target inflasi nasional pada akhir tahun 2023.
Hal ini dikatakan, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., dalam sambutan dan arahan pada Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Nasional, di Kendari, 11 Agustus 2023.
Turut hadir, antara lain; Menteri Dalam Negeri RI; Panglima TNI; Gubernur Bank Indonesia; Anggota DPR RI Komisi XI; Anggota Dewan Gubernur BI; Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara; Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara: Kapolda Sultra, Kajati Sultra, Danrem 143 Halu Oleo; Kabinda Sultra; Sekretaris Daerah Provinsi Sultra; Danlanal Kendari; Danlanud Halu Oleo; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra; Para Bupati/Walikota se-Sultra; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra; TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota TPID se-Sulawesi Tenggara.
Sebagaimana arahan Presiden RI, yang mendorong kerja sama berbagai pihak termasuk Kepala Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan usaha maksimal dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai wujud kolaborasi terbaik dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung ketahanan pangan.
Pada tahun 2022, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi se-Sulawesi dan tertinggi kedua secara nasional dengan inflasi sebesar 7,39 persen secara tahunan. Inflasi komoditas yang diatur pemerintah yakni tarif angkutan udara menjadi sumber utama inflasi Sulawesi Tenggara dengan catatan inflasi sebesar 21,38 persen secara tahunan. Namun demikian, kelompok inflasi inti dan komoditas pangan bergejolak cenderung stabil, masing-masing menduduki peringkat 22 dan 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan capaian ini, kinerja pengendalian inflasi daerah terutama untuk mengendalikan harga komoditas pangan bergejolak terlaksana dengan baik oleh TPID se-Sulawesi Tenggara.
Pelaksanaan berbagai upaya sesuai Strategi 4K, di antaranya Operasi Pasar, Sidak Pasar dan Pelaksanaan Pasar Murah secara efektif dapat mendorong stabilitas harga-harga komoditas pangan. Selain itu, gerakan tanam seperti Tanam Cabe Kendalikan Inflasi (tabe di) di 7 kab./kota seperti Kota Kendari, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kota Baubau, dan Kab. Buton Selatan turut menahan kinerja inflasi pada periode berjalan.
Capaian pengendalian inflasi pangan yang sangat baik pada tahun 2022 perlu terus kita perkuat di tahun 2023. Penguatan Program GNPIP pada tahun 2023 menjadi langkah awal yang baik untuk menginisiasi perumusan strategi pengendalian inflasi di Sulawesi Tenggara.
Pada tahun 2023, TPID se-Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan seluruh instansi bersinergi dan berinovasi untuk melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi. Berbagai bentuk penguatan KAD, baik antar provinsi maupun inter provinsi telah dilakukan untuk meningkatkan stabilitas pasokan. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah melalui hebitren terus diperkuat, salah satunya melalui keterlibatan hebitren sebagai agregator untuk mendukung ketahanan pangan. Lebih lanjut, pengelolaan data juga diperkuat melalui pengembangan aplikasi seperti Lapa-Lapa oleh TPID Provinsi Sulawesi Tenggara, Sipengharapan oleh TPID Muna Barat, dan Pak Tani Konasara oleh TPID Konawe Utara. Dan yang paling utama, pada tahun 2023 juga telah dilaksanakan berbagai sinergi ketahanan pangan dengan TNI untuk penggunaan lahan tidur untuk mendukung ketahanan pangan.
Di sisi lain, berbagai rapat koordinasi dan pelaksanaan capacity building untuk meningkatkan kapasitas setiap instansi juga dilaksanakan untuk memperkuat kapabilitas dalam pengendalian inflasi Sulawesi Tenggara.
“Di samping berbagai program tersebut, koordinasi erat bersama Bank Indonesia dalam kerangka TPID juga terjalin erat melalui kegiatan GNPIP tahun 2023. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah dan upaya Bank Indonesia yang secara aktif berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Tenggara, salah satunya melalui pelaksanaan GNPIP 2023 ini,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023 mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional”. Tema ini senada dengan tantangan yang dihadapi, antara lain kendala produksi yang membatasi pasokan. Untuk itu, kegiatan GNPIP tahun 2023 ini akan dirangkaikan dengan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra dan Antar Provinsi; Peresmian Penguatan Digitalisasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi; Penyerahan Bantuan Produksi Maupun Pascapanen Pertanian; hingga Peresmian Sinergi dengan TNI.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mempersiapkan dengan baik kegiatan ini dan besar harapan kami, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak mampu mendukung pengendalian inflasi Sulawesi Tenggara agar kembali ke dalam target sasaran inflasi 3 persen ± 1 persen pada tahun 2023. Dengan adanya gerakan nasional ini, diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi di tingkat daerah, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemic,” kata Gubernur Ali Mazi.
Akhirnya, Gubernur Ali Mazi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder, panitia, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga seluruh ikhtiar yang kita lakukan secara bersama-sama pada hari ini diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sukses, guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya. (Ilham/hen)
